Tuesday, May 22, 2007

SEZ BATAM BINTAN KARIMUN: PAYUNG HUKUM ATAU KOMITMEN POLITIK?

Artikel Petrus M. Sitohang yang dimuat di Harian Batam Pos tanggal 18 September 2006

Pernyataan Abidin Hasibuan di harian ini beberapa hari yang lalu cukup menggelitik. Dia mengkhawatirkan, jangan-jangan Special Economic Zone (SEZ) Batam Bintan Karimum yang semula dihembuskan ”beraroma durian”, ternyata yang muncul adalah ”buah nangka”. Pernyataan ini menyiratkan kebingungan dan mungkin rasa frustasi yang dalam akibat besarnya harapan yang tidak sebanding dengan realita saat ini. Frustasi karena sebagai Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kepulauan Riau dia pasti sering bingung menghadapi pertanyaan rekan-rekannya sesama pengusaha termasuk investor asing mengenai apa dan kemana sebenarnya arah SEZ ini. Pasti banyak yang merasa bahwa dengan kedudukannya sebagai Ketua APINDO Kepri, yang membawahi banyak pengusaha di daerah ini termasuk para investor asing, akan memberinya legitimasi yang besar untuk dilibatkan dalam pembahasan SEZ ini sebagai wakil pengusaha.

Tapi apa lacur, Jakarta nampaknya hanya melibatkan Gubernur Ismeth Abdullah sendirian sebagai wakil Kepri dalam pembahasan mengenai tindak lanjut rencana pembentukan SEZ ini. Hal ini juga tersirat dari pernyataan-pernyataan Walikota Batam, Walikota Tanjungpinang, Bupati Bintan dan Bupati Karimun yang juga menampakkan ketidak jelasannya mengenai arah pembahasan SEZ ini meskipun daerahnya adalah yang direncanakan sebagai lokasi SEZ tersebut.

Abidin Hasibuan seperti juga hampir seluruh masyarakat di Kepulauan Riau pada awalnya sangat antusias dengan peluncuran rencana pembentukan SEZ ini. Bagaimana tidak, pelucuran konsep ini diadakan di kota Batam dan dihadiri oleh para pemegang pengambil keputusan tertinggi di negara ini dan rekannya dari Singapura. Kehadiran Presiden SBY dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong menyaksikan Menko Perekonomian Indonesia Budiono dan Menteri Perdagangan dan Industri Singapura Lim Hng Kiang beserta para menteri-menteri terkait di bidang perdagangan dan industri Indonesia dan Singapura menandatangani dokumen Persetujuan Kerangka Kerjasama Ekonomi di Pulau Batam, Bintan dan Karimun antara Indonesia dan Singapura (Framework Agreement on the Economic Cooperation in the island of Batam, Bintan & Karimun between Indonesia & Singapore) telah mendongkrak optimisme para pejabat pemerintah daerah, pelaku usaha, politisi, aktivis buruh dan terutama para penganggur yang ada di daerah ini bahwa SEZ ini akan menjadi titik balik kelesuan ekonomi yang telah melanda seluruh kawasan ini sejak lima tahun terakhir. Kehadiran para petinggi-petinggi Indonesia dan Singapura dalam acara penandatanganan dokumen yang sifatnya hanya berupa pengumuman ini telah membuat acara tersebut seolah-olah acara ”launching” sebuah ”mega project” yang rencana kerjanya sudah matang, dana sudah tersedia dan tinggal jalan. Kenyataannya dokumen itu sebenarnya baru berisi niat antar kedua pemerintah yang ingin bekerjasama menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi di Batam, Bintan dan Karimun. Sementara yang akan merealisasikan konsep tersebut menjadi seperti yang diinginkan oleh banyak orang yaitu pencipataan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi dan peningkatan penerimaan pemerintah nantinya adalah para pengusaha. Tidak heran, kalau akhirnya Abidin Hasibuan sebagaimana banyak kalangan yang berkepentingan dengan SEZ ini seperti politisi, aktivis buruh, LSM ormas pemuda dan lain-lain kecewa berat karena merasa ditinggalkan dalam pembahasan rencana implementasi termasuk dalam pembuatan payung hukum bagi SEZ tersebut.

Salah satu masalah utama yang dikawatirkan para pengusaha dan pemangku kepentingan lainnya di daerah ini adalah payung hukum bagi SEZ tersebut. Hal ini wajar karena sebelum ini Jakarta seringkali membuat peraturan yang akhirnya bukannya membuat suasana tertib dan teratur, malah menambah persoalan baru. Kita masih ingat jelas, berbagai peraturan perlakuan Pajak Pertambahan Nilai maupun peraturan mengenai Bea Masuk untuk daerah kota Batam yang dikelurakan oleh Departmen Keuangan yang menimbulkan banyak persoalan dan ketidakpastian hukum. Hal-hal semacam ini ditambah dengan hal-hal lainnya seperti masalah perburuhan yang banyak ditunggangi kepentingan di luar kepentingan tenaga kerja, dan banyaknya pungutan di luar pajak yang menjadi penyebab menurunnya ivestasi di Batam Bintan dan Karimum dalam lima tahun terakhir ini.

Kebutuhan adanya payung hukum yang kuat dan tidak berganti-ganti seiring pergantian pejabat adalah wajar. Hal lain yang juga tidak kalah penting adalah bahwa peraturan tersebut haruslah berangkat dari permasalahan yang nyata. Ilustrasinya ialah, memberi jaring dan mesin sampan ke seorang peladang hanya akan menambah persoalan. Sebab kalaupun si peladang tersebut mau beralih pekerjaan meninggalkan ladangnya, dia pasti butuh waktu untuk pindah ke daerah pesisir dan belajar menangkap ikan. Lain halnya jika si peladang tersebut di beri tambahan pupuk dan bibit unggul dan diajari teknik untuk meningkatkan hasil kebunnya.

Persoalan Batam Bintan Karimun adalah persoalan yang khas yang cara Jakarta atau wilayah lain di Indonesia belum tentu cocok untuk diterapkan. Kita semua mengerti betapa perekonomian daerah ini lebih terbuka dengan negara tetangga daripada dengan Indonesia. Hal ini mudah dilihat dari jumlah arus orang dari kawasan ini yang bepergian ke Singapura dan Malaysia yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan arus orang yang menuju ke daerah lain di Indonesia. Baik yang bepergian untuk usaha maupun karena ikatan kekeluargaan yang memang sejak dulunya sudah ada terutama keturunan Melayu. Tidak jarang menemukan orang di Kepri ini yang lebih senang bepergian ke Singapura atau Malaysia baik untuk berusaha, melancong atau bahkan berobat. Suka atau tidak suka, faktanya adalah sangat banyak perusahaan di BBK ini baik besar maupun kecil yang dimiliki atau dimodali oleh orang dari Singapura dan Malaysia. Ini adalah kenyataan yang sulit dijumpai kesamaannya dengan daerah lain di Indonesia.

Sehingga jika penyusunan peraturan SEZ tidak memperhatikan kondisi khas BBK yang seperti ini, atau dibuat oleh pejabat-pejabat di Jakarta yang tidak memahami nuansa khas seperti ini, apa yang bisa diharapkan dari peraturan semacam itu. Memang betul nampaknya Gubernur Ismeth Abdullah dan beberapa staffnya nampaknya turut serta dalam pembahasan tindak lanjut SEZ ini. Tetapi biasanya tanpa adanya perimbangan jumlah maupun kualitas anggota yang terlibat dalam suatu proses pengambilan keputusan, biasanya kepeutusan akan lebih berat ke pihak jumlah maupun kualitasnya lebih besar. Saya tentu saja tidak bermaksud menganggap enteng kemampuan Gubernur Ismeth Abdullah jika sendirian menghadapi pejabat di Jakarta. Tetapi niscaya posisi tawarnya akan lebih kuat jika Gubernur melibatkan para stake holder lainnya dari Kepri ke dalam timnya sewaktu berunding dengan pihak Jakarta. Kehadiran perwakilan dari APINDO, KADIN, DPRD, Serikat Buruh dan Serikat Pekerja dan Komponen Pemuda Kepri dalam tim Gubernur dalam menyusun payung hukum SEZ sudah barang tentu akan menambah kualitas produk hukum tersebut nantinya.

Pada saat penandatangan perjanjian kerjasama mengenai SEZ tersebut Presiden SBY telah menjanjikan bahwa proses penyiapan perangkat hukum SEZ akan selesai dalam 100 hari. Itulah sebabnya setiap hari Batam Pos melakukan hitung mundur (count down) 100 hari yang dijanjikan Presiden. Mudah-mudahan ada pembantu Presiden SBY yang bersedia menunjukkan hitung mundur koran Batam Pos tersebut kepada Presiden.

Namun jika kita melihat situasi politik negara kita saat ini, rasanya sangat tidak realistis untuk mengharapkan selesainya semua payung hukum yang diperlukan dalam 100 hari. Apalagi payung hukum tersebut harus berupa Undang-Undang atau berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang (PERPU) sekalipun. Kita semua tahu bahwa Jakarta tidak hanya mangurusi Batam Bintan Karimun melainkan seluruh wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Daerah lain di Indonesia pasti tidak akan menerima jika pejabat di Jakarta menunda berurusan dengan mereka dengan alasan sedang sibuk mengurusi SEZ BBK. Lalu apakah jika tenggat waktu 100 hari terlewati SEZ akan gagal? Tentu kita semua tidak mau SEZ ini gagal.

Kita semua tahu dalam situasi tertentu kebutuhan bisa mengatasi peraturan. Pengalaman bernegara kita maupun di negara lain sudah membuktikan itu. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dan proklamasi Kemerdekaan RI merupakan analogi paling sahir untuk itu. Hukum atau undang-undang tertulis apa yang memberikan kuasa kepada para pemuda untuk mendeklarasikan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, dan nama Indonesia sebagai nama bangsa kita. Juga tidak ada dasar hukum tertulis yang memberikan mandat kepada Sukarno dan Hatta untuk memproklamirkan kemerdekaan membentuk negara RI. Kenyatannya kita menerimanya dan melaksanakan isi sumpah pemuda dan proklamasi Kemerdekaan RI tanpa ragu. Komitmen politiklah yang mengatasi semua kekurangan yang ada dalam suatu peraturan jika peraturan tertulis sudah ada. Kalaupun peraturan tertulis mengenai SEZ itu sendiri belum ada, asalkan komitmen politik pemerintah bulat dan transparan untuk kemajuan Batam Bintan dan Karimun dan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan untuk merumuskan komitment politik tersebut, seharusnya SEZ bisa segera dilaksanakan. Lagipula ada adagium yang mengatakan manusia bukan diciptakan untuk hukum tetapi hukum diciptakan untuk manusia.

*) Petrus M. Sitohang, Seorang Akuntan dan Aktivis Pemuda tinggal di Tanjungpinang

No comments:

Petrus M. Sitohang , Pariwisata Dan Kelautan Bisa Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi

KEPRIONLINE.CO.ID,TANJUNGPINANG,- Provinsi Kepulauan Riau dikenal kaya akan sumber daya alam. Letaknya yang juga sangat strategis memun...