Monday, June 30, 2008

DPRD SAMOSIR TOLAK HUTAN TELE DIJADIKAN KEBUN BUNGA



MESKI terkesan lamban dan kurang tegas; sebagian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Samosir, Sumatera Utara, akhirnya mengeluarkan pernyataan bersama menolak alih fungsi kawasan hutan Tele jadi kebun bunga dan agrowisata. Tapi ironisnya, gergaji mesin dan alat-alat berat milik investor asal Korsel masih terus menggasak hutan alam di tepi Danau Toba itu.

Penolakan tersebut dituangkan dalam sebuah surat pernyataan, yang ditandatangani oleh 14 dari 25 anggota DPRD Samosir. Di antara 11 anggota dewan yang tidak ikut meneken surat pernyataan tersebut, termasuk di dalamnya Ketua DPRD Samosir Jhony Naibaho, dan dua wakil ketua yaitu Drs Abad Sinaga dan Ir.Oloan Simbolon.

Munculnya suara penolakan dari para anggota dewan itu, membersitkan sepercik harapan bagi para pecinta lingkungan, khususnya kalangan masyarakat Batak yang cinta Danau Toba. Penolakan itu diharapkan bakal memicu perlawanan yang lebih kuat terhadap kebijakan Bupati Samosir Mangindar Simbolon, yang tanpa persetujuan DPRD telah mengeluarkan izin alih fungsi areal seluas 2.250 hektare di kawasan hutan Tele.

Kawasan hutan Tele adalah sisa-sisa Hutan Tano Batak, yang hingga tahun 70-an merupakan habitat harimau Sumatera dan sejumlah satwa langka lainnya. Akibat penebangan liar oleh penduduk, yang marak pada dekade 60 sampai 70-an, banyak harimau terbunuh dan sisanya “mengungsi” ke hutan Dairi.

Hutan Tele merupakan tempat bersejarah, dan bahkan dianggap sakral oleh masyarakat Batak. Pahlawan Nasional Sisingamangaraja XII menjadikan hutan Tele sebagai basis perang gerilya, selama bertahun-tahun, melawan penjajah Belanda.

Berikut ini kutipan lengkap surat pernyataan itu, yang dikirimkan salah seorang penandatangan Marlon Simbolon kepada arranger Viky Sianipar :



Kami yang bertanda tangan di bawah ini, masing-masing anggota DPRD Kabupaten Samosir masa bhakti 2004-2009, berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 23 Tahun 1997 Tentang Lingkungan Hidup, dan UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, bahwa dengan ini kami :

1. Tidak setuju atau menolak penanaman Modal Asing yang dilakukan oleh PT. EJS AGRO MULIA LESTARI dengan penanaman tanaman hias/Holtikultura pada kawasan Hutan Tele di Desa Partungkot Naginjang seluas 2.250 Ha sesuai dengan surat ijin prinsip yang diterbitkan oleh Bupati Samosir Nomor : 503/6353/Ekon/2007 tanggal 6 Nopember 2007, Keputusan Bupati Samosir Nomor : 320 tahun 2007 tentang pemberian ijin lokasi usaha Agribisnis/Tanaman hias/Holtikultura kepada PT. EJS AGRO MULIA LESTARI seluas 2.250 Ha dan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemkab Samosir dengan PT. EJS AGRO MULIA LESTARI Nomor :
500/2555/Ekon/V/2008
—————————— Tanggal 7 Mei 2008
38../EJS-AML/V/2008
2. Menolak sepenuhnya alih fungsi kawasan Hutan Tele yang berada di Desa Partungkot Naginjang untuk dijadikan sebagai areal penanaman tanaman hias/Agrowisata seluas 2.250 Ha dengan alasan : Kawasan Hutan tersebut adalah Daerah Tangkapan Air (DTA) Danau Toba dan Hulu Sungai yang mengalir ke Kecamatan Sianjur Mula-Mula dan Kecamatan Harian yang berfungsi mengairi persawahan Masyarakat ribuan hektare dan pembangkit tenaga listrik Hidromini Boho.

3. Menolak sepenuhnya alih fungsi kawasan hutan Tele yang berada di Desa Partungkot Naginjang untuk dijadikan sebagai areal penanaman tanaman hias/Agrowisata seluas 2.250 Ha dengan alasan : bahwa hutan berfungsi untuk mencegah pemanasan global karena Indonesia merupakan paru-paru Dunia sesuai dengan Konferensi Climate Change di Bali.

Demikian surat pernyataan ini kami perbuat dan kami tanda tangani dengan penuh kesadaran dalam kapasitas kami sebagai anggota DPRD maupun sebagai warga masyarakat untuk dapat dipergunakan sesuai dengan keperluannya.

Pangururan, Juni 2008

Yang Membuat Pernyataan :
1. Marlon Simbolon ( Anggota), Tanda Tangan (T)
2.Drs.Lundak Sagala ( Anggota), T
3. Drs.S.Ganda Tambunan (Anggota), T
4. Ir.Sanni Togatorop (Anggota), T
5. Jatorus Sagala (Anggota), T
6. Rosinta Sitanggang (Anggota), T
7. Tumpak Situmorang (Anggota), T
8. Edipolo Hutabalian (Anggota), T
9. Nasib Simbolon (Anggota), Tidak Tanda Tangan (TT)
10. DR Poltak Sinaga, Msi (Anggota), TT
11. Lindon Sihombing (Anggota), TT
12. Drs. Sabar Sitohang ( Anggota), T
13. Marko. P.Sihotang (Anggota), T
14. Tuaman Sagala ( Anggota), TT
15. Marojahan Sitinjak (Anggota), T
16. Drs. Parulian Situmorang (Anggota), T
17. Beston Sinaga (Anggota), T
18. Ir.Tahi Sitanggang (Anggota), TT
19. Bisman Lumbantungkup (Anggota), T
20. Rahman Gultom (Anggota), TT
21. Ir.Tunggul Habeahan (Anggota), TT
22. Jonny Sihotang (Anggota), TT
23. Ir.Oloan Simbolon (Wakil Ketua), TT
24. Drs.Abad Sinaga (Wakil Ketua), TT
25. Johny Naibaho (Ketua), TT

**sumber foto : Gorga Art Photography

Dikutip dari blog Toba Dreams

1 comment:

Anonymous said...

Menolak dengan membubuhkan tandatangan di kertas tidak cukup, harus dilakukan dengan tindakan nyata. truk kayu gelondongan dilarang masuk sejak perbatasan. pengusaha penebangan(swasta) hutan apapun bentuknya dihapuskan dan dilarang laaangsuuung. iya kan?!, kalau soal bubuh tanda tangan mah, sudah lelucon yang basi....