Wednesday, May 20, 2009

PEMILU PRESIDEN 2009, SEBUAH PROLOG










Oleh: Petrus M. Sitohang

Lahirnya tiga pasangan calon Presiden dan wakil presiden yang maju ke pemilihan presiden tanggal 9 Juli 2009 nanti mengejutkan banyak orang tidak terkecuali saya. Sebagaimana kita semua tahu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memutuskan untuk berpasangan dengan Dr. Boediono, seorang guru Ilmu Ekonomi yang terkemuka dari Universitas Gajah Mada dan sangat dihormati karena rekam jejaknya yang sukses dalam hampir semua pos-pos di bidang Ekonomi dan Moneter dalam dua kabinet Indonesia terakhir yang dijalaninya termasuk menjadi Menteri Keuangan, Menko Perekonomian dan sekarang menjadi Gubernur Bank Sentral.

Sebelumnya Wakil Presiden Jusuf Kalla telah lebih dulu berhasil menggandeng Jenderal purnawirawan mantan Panglima ABRI dan Menko Polkam Wiranto untuk mendampinginya sebagai calon wakil presiden. Terakhir Megawati dan Letnan Jenderal purnawirawan dan mantan komandan pasukan elit Indonesia Kopassu dan mantan Panglima Kostrad Prabowo Subianto sepakat maju berpasangan sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Tadinya saya memperkirakan SBY akan kembali maju bersama dengan Jusuf Kalla. Banyak peramal dan pengamat juga memperkirakan pasangan ini akan tetap bersama-sama dan dengan mudah memenangkan kembali tiket kedua dalam pemilu presiden yang akan datang siapapun lawan yang akan dihadapi.

Namun ketika SBY memberikan sinyal bahwa dia tidak akan berpasangan dengan Jusuf Kalla feeling saya mengatakan dia akan menggandeng salah satu calon wakil presiden dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) atau salah satu partai politik berbasis Islam lainnya untuk memastikan dukungan dari basis massa Islam yang sangat besar itu.

Ini masuk akal pemilih awam seperti saya. Apalagi sejak awal setelah pemilu legislatif berakhir PKS melalui Presidennya Tifatul Sembiring sudah memberikan endorsement kepada SBY untuk maju menjadi calon presiden. Publik dapat membaca bahwa endorsement PKS yang sangat awal ini adalah bagian dari lobby PKS untuk menggolkan salah satu kadernya menjadi calon presiden SBY yaitu Ketua MPR Hidayat Nur Wahid atau Tifatul Sembiring.

Kalaupun SBY tidak berkenan dengan calon dari PKS, prediksi saya sebelumnya SBY akan memilih satu dari kandidat partai-partai berbasis Islam lainnya seperti Hatta Rajasa yang dicalonkan Partai Amanat Nasional yang secara de facto dipimpin oleh pendirinya Amin Rais atau Muhaimin Iskandar Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atau Suryadharma Ali Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Prediksi saya ini didasarkan bahwa calon-calon wapres dari salah satu partai politik Islam itu akan membantu Yodhoyono meraih banyak suara dari kantong-kantong massa pemilih Islam.

Ternyata SBY meruntuhkan prediksi saya dan prediksi banyak peramal dan pengamat. Dia ternyata memilih Dr. Boediono, seorang yang hingga awal tahun ini tidak masuk dalam perbincangan politik di negeri ini akan menjadi calon wakil presiden yang serius. SBY bahkan pasang badan menghadapi protes keras dari PKS dan PAN yang dikomandani Amin Rais yang menyesalkan keputusan SBY memilih Boediono sebagai calon Wapres dan bukannya salah seorang dari kalangan partai politik anggota koalisinya. Amin Rais bahkan menuduh Boediono akan menjadi beban bagi SBY dalam pemilu yang datang karena dia menilai Boediono sebagai jawara ekonomi neoliberal yang menurut Amin Rais telah menggadaikan Indonesia kepada kekuatan asing seperti sekarang ini. Menghadapi protes keras Amin Rais yang adalah seorang guru besar Ilmu Politik di Universitas Gajah Mada yang telah terbukti merupakan salah seorang politisi paling ulung yang pernah di miliki bangsa ini, SBY ternyata tidak mundur selangkahpun. Sebuah sikap yang selama ini jarang dipertunjukkan SBY.

Pasangan Jusuf Kalla dan Wiranto tidak kurang mengejutkan. Karena Jusuf Kalla adalah satu-satunya calon presiden yang bukan orang Jawa. Meski tidak dilarang Undang Undang Dasar, selama ini Presiden Indonesia selalu berasal dari suku Jawa. Hal ini masuk akan karena lebih dari 60% penduduk Indonesia adalah orang Jawa. Bahkan pada suatu ketika Jusuf Kalla pernah dikutip mengatakan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri sebagai Presiden Indonesia karena sadar dia bukan orang Jawa. Selama ini Golkar tidak pernah mencalonkan bukan orang Jawa menjadi presiden Indonesia. Dalam Pemilu presiden tahun 2004 konvensi Partai Golkar justru mencalonkan Wiranto sebagai Presiden berpasangan dengan Solahuddin Wahid yang dikalahkan oleh pasangan SBY dan Jusuf Kalla.

Maka ketika akhirnya Jusuf Kalla memutuskan akan maju menjadi calon Presiden berpasangan dengan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto tak pelak dia telah memelopori upaya menembus tabu politik di negara ini melalui salah satu Partai politik terbesar yaitu Golkar yang dipercaya mempunyai mesin politik yang bekerja sangat baik dan dukungan danan yang besar.

Pasangan Megawati Prabowo tidak kurang mengejutkan. Meskipun kedua partai ini mempunyai platform yang sama yaitu nasionalis sekuler, proses negosiasi keduanya sangat panjang dan melelahkan. Setidaknya itu saya dan beberapa teman pengamat lain alami.

Pada awalnya Partai Golkar, PDIP, Partai Gerindra, Partai Hanura, PPP dan beberapa partai-partai politik non parlemen lainnya telah sepakat untuk membentuk koalisi besar. Tetapi rupanya negosiasi di antara mereka untuk memutuskan kandidat calon presiden dan wakil presiden tidak berhasil mencapai kata sepakat. Dari semua partai-partai itu Partai Golkar adalah yang terbesar dengan 107 kursi di DPR diikuti oleh PDIP dengan 95 kursi, Gerindra 26 kursi dan Hanura 18 kursi.

Di atas kertas Golkar merasa paling layak untuk memajukan calonnya sebagai Presiden diikuti calon PDIP sebagai Wakil Presiden. Tapi massa akar rumput dan pendukung setia PDIP bersikukuh untuk mendesak Megawati sebagai calon presiden. Lagipula PDIP sudah jauh-jauh hari dalam kongres dan rakernas terakhirnya di Solo memutuskan akan mencalonkan Megawati sebagai Presiden.

Keputusan Kongres partai seperti itu teorinya hanya bisa dianulir oleh kongres dan tidak bisa dikalahkan oleh tawaran kursi kabinet dari partai-partai lain termasuk dari SBY yang selama tiga minggu sebelum batas akhir pengajuan calon ke Komisi Pemilihan Umum menugaskan Menteri Sekretaris Negara Hatta Rajasa untuk menjadi penghubung dengan elite-elite PDIP. Peta politik Indonesia sempat disuguhi kejutan dengan manuver yang dilakukan Yodhoyono untuk mendekati PDIP yang selama lima tahun terakhir selalu berhadap-hadapan dalam banyak issue di pemerintahan maupun DPR. Oleh karena itu ada yang mengistilahkan manuver ini sebagai strategi ”putar arah” atau ”angin balik” Partai Demokrat yang tujuannya adalah untuk merangkul sebanyak mungkin kekuatan politik guna memuluskan usaha SBY untuk memenangi pemilihan presiden yang akan datang.

Tetapi bagi PDIP nampaknya tidak ada jalan keluar yang aman kecuali mengajukan calon poresiden sendiri meskipun Golkar meraih suara yang lebih besar, dan telah memutuskan untuk memajukan Jusuf Kalla sebagai calon presiden berpasangan dengan Wiranto.

Yang menjadi harapan PDIP satu-satunya untuk dapat meloloskan Megawati sebagai calon presiden adalah berkoalisi dengan Prabowo yang oleh banyak pendukungnya dijuluki sebagai Sukarno kecil. Masalahnya ialah Gerindra sangat kukuh menginginkan koalisi PDIP Gerindra mengajukan Prabowo menjadi calon presiden dengan calon wakil presiden dari PDIP. Sempat beredar nama Puan Maharani, puteri Megawati sebagai kandidat calon Wakil Presiden mendampingin Prabowo Subianto. Di banyak kalangan Gerindra dan sebagian elit PDIP sempat beredar prediksi bahwa Megawati yang sudah kalah dua kali dalam kontes pemilihan presiden sebelum ini tidak mempunyai peluang untuk mengalahkan SBY yang dianggap sebagai saingan terberat. Sedangkan Prabowo diperkirakan akan menjadi satu-satunya penantang yang paling potensial yang dapat mengalahkan SBY. Tidak jelas bagi saya darimana dasar perhitungan semacam itu. Meski saya harus mengakui kinerja Prabowo membangun Gerindra dengan kampanyenya yang menarik dan berhasil membawa partainya lolos parliamentary treshold memang patut diacungi jempol.

Drama yang berlangsung berbulan-bulan sejak pemilu legislatif akhirnya berakhir tanggal 15 Mei 2009 di nihari ketika Megawati dengan Prabowo akhirnya sepakat untuk maju sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden RI yang akan bertarung menghadapi pasangan SB SBY dengan Dr. Boediono serta pasangan Jusuf Kalla dengan Wiranto dalam pemilihan umum presiden tanggal 9 Juli 2009 yang akan datang.

Sekarang saya akan dihadapkan pada tiga pilihan yang sulit... karena ketiga pasangan ini saya sukai. Ketiganya memiliki kekuatan dan juga kelemahannya sendiri-sendiri.

Tetapi satu hal yang membanggakan saya, menurut saya ketiga pasangan ini adalah anak-anak bangsa dengan kadar nasionalisme yang sangat saya banggakan. Saya belum pernah sebahagia ini menunggu hari pemilihan itu tiba. Karena siapapun pemenangnya akan membuat saya bangga sebagai bangsa Indonesia.

PEMILU LEGISLATIF 2009 SEBUAH SUKSES

Oleh: Petrus M. Sitohang

Indonesia baru saja sukses melangsungkan Pemilu Legislatif yang ketiga sejak era reformasi. Era yang dianggap banyak orang sebagai awal kebangkitan dan pembentukan kembali demokrasi khas ala Indonesia.

Dikatakan khas ala Indonesia karena sistim demokrasi perwakilan yang diterapkan di Indonesia bukan sistim presidensial ataupun sistim parlementer murni. Di Indonesia Presiden dipilih langsung oleh rakyat tetapi dia memerlukan persetujuan parlemen untuk meloloskan sebuah rancangan Undang-undang. Tetapi di sisi lain Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR.

Tetapi berbeda dari banyak negara yang menganut sistim presidensial, di Indonesia calon presiden hanya dapat dicalonkan oleh partai-partai politik atau gabungan partai politik yang mempunyai 20% dari seluruh jumlah kursi di parlemen. Dan partai yang berhak mendapatkan kursi parlemen adalah partai politik yang berhasil mendapatkan suara minimum 2,5% dari seluruh jumlah pemilih Indonesia yang menggunakan hak pilihnya. Pemilu legislatif 2009 telah memutuskan hanya 9 partai politik yang berhak memperoleh kursi di DPR yaitu Partai Demokrat (150), GOLKAR (107), PDIP (95), PKS (57), PAN (43), PPP (36), PKB (27), GERINDRA (26) dan HANURA (18). Ini membuat pemilihan presiden menjadi sarat dengan proses tawar menawar di antara kesembilan partai politik yang mempunya wakil di parlemen, sesuatu yang biasanya menjadi ciri khas sistim demokrasi parlementer.

Pemilu legislatif 2009 saya anggap sukses meskipun di sana sini ada banyak kebisingan dan suara ketidakpuasan dari partai-partai politik yang dirugikan dalam berbagai tahap pelaksanaan pemilu legislatif tersebut. Tetapi tidak ada satu bukti yang diajukan oleh partai-partai politik tadi yang menunjukkan bahwa pemilu legislatif yang baru lalu telah direkayasa secara sistematis untuk memenangkan satu atau beberapa partai tertentu. Dan yang terpenting, Indonesia telah berhasil melaksanakan salah satu pesta demokrasi terbesar di dunia ini untuk ketiga kalinya secara berturut-turut tanpa adanya tindakan kekerasan antara kelompok-kelompok peserta pemilu.

Bahkan Nirwansyah, salah seorang teman saya yang berprofesi advokat secara obyektif menilai ada catatan perbaikan sitem yang terus menerus terjadi dalam pemilu di Indonesia. Jika tahun 1999 pemilih memberikan suaranya sepenuhnya kepada partai politik untuk menentukan sendiri anggota legislatif yang duduk dengan hak recall sepenuhnya pada partai, maka pada pemilu tahun 2004 pemilih sudah diberi kesempatan melihat calon legislatifnya meskipun keputusan siapa yang duduk di parlemen adalah berdasarkan nomor urut calon yang dibuat partai politik. Dan pada tahun 2009, pemilih sudah diberikan hak untuk menentukan sendiri calon legislatif yang akan duduk di parlemen terlepas dari nomor urut calon anggota legislatif yang disusun oleh partai pengusungnya. Menurut Nirwansyah proses perbaikan ini akan tuntas kalau di masa yang akan datang Indonesia mengadopsi sistim pemilihan parlemen dengan dasar distrik murni.

Bagi saya pemilu legislatif 2009 menghasilkan beberapa kejutan. Di luar dugaan saya Partai Demokrat keluar sebagai pemenang dengan berhasil meraih dukungan 21,703,137 suara atau sekitar 20.85 % dari seluruh suara yang sah yakni 104,099,785 orang (tabulasi selengkapnya lihat di link ini http://indonesiamemilih.kompas.com/tabulasi)

Partai Golkar dan PDIP Perjuangan yang pada pemilu sebelumnya bertengger di urutan pertama dan kedua, tahun ini harus puas turun satu peringkat menjadi urutan kedua dan ketiga di bawah Partai Demokrat.

Keterkejutan saya ialah karena secara umum saya menilai kinerja pemerintahan Presiden Susilo Bambang SBY (SBY) dan wakilnya Jusuf Kalla selama 4,5 tahun terakhir tidak menghasilkan sesuatu yang istimewa dan patut dibanggakan.

Harga-harga bahan pokok meningkat sangat tajam, mutu pendidikan yang merosot pada saat biaya pendidikan semakin mahal, pengangguran yang meningkat terus, krisis listrik yang semakin parah di seluruh negeri dan kemampuan perencanaan pembangunan yang buruk.

Dan yang lebih mengagetkan saya, Partai Demokrat bahkan unggul di Jawa Timur. Padalah di sinilah beberapa desa di Sidoarjo mengalami salah satu tragedi abad ini yang akan tetap dikenang oleh ribuan penduduk yang tidak berdaya menyaksikan desa-desanya tenggelam oleh lumpur gas yang tersembur dari perut bumi akibat kecerobohan kegiatan pengeboran tambang gas bumi oleh salah satu perusahaan yang dimiliki oleh Menteri Aburizal Bakrie. Aburizal Bakri dipercaya banyak orang menjadi salah satu penyokong dana presiden SBY dalam pemilu presiden tahun 2004.

Sedikit yang saya catat sebagai keberhasilan pemerintahan SBY Jusuf Kalla adalah upaya pemberantasan korupsi dan penciptaan perdamaian di Poso, Maluku dan Aceh. Namun untuk itu kredit seharusnya paling tidak harus dibagi dua dengan Jusuf Kalla yang peran dan inisiatifnya sangat terlihat sangat menonjol dalam upaya perdamaian di Poso, Maluku dan Aceh. Sedangkan keberhasilan upaya pemberantasan korupsi kredit juga harus diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang selama kepemimpinan Antasari Azhar berhasil mengungkap banyak korupsi yang melibatkan pejabat teras di negeri ini termasuk mantan menteri kabinet RI, mantan Kapolri hingga mantan Gubernur BI dan para Deputinya.