Friday, January 22, 2010

POST MORTEM SKANDAL BANK CENTURY, WHAT NEXT?


Oleh: Petrus M. Sitohang

Selama satu bulan terakhir ini, sebagian besar perhatian kita dan mungkin juga bangsa ini, tersedot oleh skandal Bank Century yang sangat memalukan ini.

Saya sebut memalukan karena setidaknya untuk tiga alasan di bawah ini:

1. Skandal semacam ini sudah pernah terjadi sebelumnya di tahun 1997 yang terkenal dengan kasus BLBI. Kasus BLBI muncul ke permukaan setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memaparkan hasil auditnya pada 31 Desember 1999. Laporan itu menyebutkan terdapat penyimpangan penyaluran dana BLBI sebesar Rp 138,4 triliun. Dan terdapat penyimpangan dana BLBI yang diterima oleh 48 bank sebesar Rp 80,24 triliun. Sementara laporan audit kinerja Bank Indonesia per 17 Mei 1999 menyebutkan total BLBI yang telah disalurkan sebesar Rp 164,536 triliun rupiah. Dalam perkembangannya, skandal BLBI itu mencapai Rp 650 triliun.

Terulangnya kasus ini, setelah 10 tahun kemudian menandakan pengelola negara ini, memang bebal untuk belajar dari kesalahan di masa lalu.

2. Kasus ini nampaknya sengaja ditutupi dengan rapih selama masa kampanye pemilu legislatif dan pemilu presiden yang baru lalu. Saya jadi ragu, seandainya kasus ini diungkap sebelum kampanye Pemilu yang lalu hasilnya kemungkinan besar akan sangat berbeda. Tapi saya tidak ingin membahas praduga ini pada kesempatan ini;

3. Skandal ini memberi kita gambaran yang sangat jelas bahwa Presiden SBY tidak melakukan apapun sebagai bukti yang sungguh-sungguh seperti janji kampanye dan pelantikannya untuk membangun good governance pada periode kedua kekuasannya dengan memimpin sendiri pemberantasan korupsi kolusi dan nepotisme.

Alih-alih dia mempercepat proses pengungkapannya, dia membiarkan Partai yang dibinanya memperolok-olok proses dan kerja Panitia Khusus Hak Angket DPR untuk kasus ini.

Sekadar mereview proses pengungkapan skandal ini, sekarang kita dihadapkan pada beberapa fakta berikut ini:

1. Masalah ini sesungguhnya sudah mulai masuk ke ranah penegakan hukum sejak Robert Tantular di tangkap oleh Polri pada bulan November 2008 atas perintah langsung Wapres saat itu Jusuf Kalla. Bahkan pegadilan sebenarnya sudah memberikan vonis penjara 4 tahun kepada Robert Tantular dan sekarang yang bersangkutan sudah meringkuk dalam penjara.

2. Badan Pemeriksa Keuangan yang oleh UUD 1945 ditetapkan sebagai lembaga tinggi negara yang tugasnya untuk melakukan pemeriksaan pengelolaan keuangan negara pun sudah melakukan tugasnya memeriksa kasus ini dan menyampaikan laporannya yang menyimpulkan telah terjadi penyimpangan dalam penangan skandal ini yang telah berpotensi merugikan negara.

3. Panitia Khusus Hak Angket DPR RI yang dibentuk untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut sudah bekerja sejak awal bulan Januari 2010 dan hingga kini sudah memeriksa banyak saksi termasuk saksi kunci dalam skandal tersebut seperti mantan Wapres Jusuf Kalla, 2 mantan Gubernur BI termasuk yang saat ini menjadi Wapres Budiono, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan banyak pejabat lainnya yang terlibat dalam proses bail out Bank Century yang menjadi awal penggelontoran uang negara yang mencapai lebih Rp. 6,7 trilyun itu.

Apa yang kita saksikan selama proses pemeriksaan saksi-saksi oleh Pansus Bank Century adalah terbelahnya pandangan para saksi kunci mengenai kejadian tersebut. Sebagian membenarkan tindakan Bank Indonesia dan Komite Stabilitas Sistim Keuangan menetapkan bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik, sebuah syarat yang diperlukan untuk LPS menyalurkan dana talangan yang semula diperkirakan hanya berjumlah Rp. 600an milyar tetapi dalam perjalanannya membengkak menjadi Rp. 6,7 trilyun. Para saksi dan ahli lain menyebutkan keputusan itu jelas keputusan yang salah, tidak mempunyai dasar hukum yang rasional yang cukup, dan oleh karena itu, meminta pertanggungjawaban mereka-mereka yang terlibat dalam pengambil keputusan tersebut.

Sampai di sini kita kemudian bertanya-tanya, lalu apa selanjutnya? Membayangkan bahwa masalah ini akan dituntaskan oleh Pansus Angket DPR Bank Century nampaknya ibarat jauh panggang dari api. Partai Demokrat yang dengan koalisinya menguasai mayoritas parlemen saat ini jelas sekali tidak ingin hasil Pansus ini memberi tamparan keras pertama kepada kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Resikonya terlalu besar. Keputusan Pansus yang menguatkan laporan hasil pemeriksaan BPK jelas akan membawa dampak bola salju hingga yang paling ekstrim boleh jadi pembatalan hasil pemilu legislatif dan pemilu presiden 2009.

Saya bukan orang yang pada dasarnya pesimis. Tetapi mengharapkan Pansus Hak Angket DPR untuk bisa memberi review yang obyektif atas pertanggungjawaban para pejabat yang terlibat dalam pengambilan keputusan bailout dan pengucuran dana talangan ini yang menghebohkan ini saja, saya sangat pesimis. Kita bisa saja melihat selama proses, bahwa bahkan beberapa anggota-anggota Pansus yang berasal dari partai koalisipun condong untuk mendukung laporan hasil pemeriksaan BPK, namun dalam proses pengambilan keputusan akhir kerja Pansus antinya, saya sangat yakin mereka akan tunduk pada keputusan partai mereka masing-masing yang sejauh ini tidak menunjukkan tanda-tanda untuk meninggalkan koalisi bersama Partai Demokrat dalam kabinet.

Yang maksimal bisa dihargai dari kerja Pansus Angket Bank Century sejauh ini ialah mereka telah memberi kesempatan kepada khalayak luas untuk melakukan review yang obyektif atas kinerja pengelolaan keuangan negara ini yang sangat amburadul dan melihat kualitas pribadi dan kompetensi para pejabat pemegang otoritas keuangan dan moneter negeri ini ketika menghadapi kasus ini pertama kali. Kita jadi tahu siapa dan bagaimana karakter Jusuf Kalla, Budiono, Sri Mulyani, Miranda Gultom, Aulia Pohan dan lain-lainnya.

Untuk tujuan ini keputusan Pansus Hak Angket Bank Century membuka rapat-rapatnya kepada publik merupakan sebuah langkah yang sangat patut kita hargai.

DPR memang bukan badan yang dimaksudkan untuk menuntaskan sebuah skandal. DPR sejatinya adalah lembaga perwakilan rakyat yang tugas pokok dan fungsinya adalah pembuatan UU, Pengawasan dan Penganggaran.

Kita mempunyai institusi negara untuk melakukan penyidikan yang tuntas untuk kasus ini yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan KPK. Tetapi karena skandal ini sudah sedemikian luas menyedot perhatian bangsa ini dan agar tugas-tugas rutin Polisi dan Kejaksaan dalam mengungkap kejahatan-kejahatan yang umum tidak terganggu, rasanya hanya kepada Komisi Pemberantasan Korupsilah kita kini bisa berharap untuk mengungkap siapa yang sesungguhnya bersalah dalam skandal ini dan mengajukannya ke meja hijau agar memberi hukuman yang pantas bagi para pelaku kejahatan ini demi tegaknya keadilan di negeri ini.

Dan rasanya KPK seharusnya sudah harus segera mempercepat proses penyidkian masalah ini sejak kemarin.

Petrus M. Sitohang, akuntan lulusan Universitas Brawijaya Malang, Ketua INGGRID (Institute for Good Governance in Indonesia)

No comments:

Petrus M. Sitohang , Pariwisata Dan Kelautan Bisa Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi

KEPRIONLINE.CO.ID,TANJUNGPINANG,- Provinsi Kepulauan Riau dikenal kaya akan sumber daya alam. Letaknya yang juga sangat strategis memun...