Wednesday, January 8, 2014

MUNGKINKAH GOOD GOVERNANCE DI INDONESIA

Seringkali saat kita bicara mengenai good governance yang memenuhi benak kita itu adalah utopia. Itu sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan. Karena ada adagium yang berbunyi "kekuasaan cenderung korupsi". Sebelum berkuasa semua orang memiliki niat baik. Tetapi begitu kekuasaan ada dalam genggaman orang menjadi cepat berubah.

Kenyataannya Singapura, negara kecil (the only small red dot di peta dunia) yang tidak memliki sumberdaya alam bahkan ukurannya cuma sedikit lebih besar dari Pulau Batam, bisa menjadi negera maju. Itu semua bisa dicapai karena penerapan good governance di negari tetangga kita itu. Para pemegang kekuasaan di negeri Singa tersebut berebut membuat prestasi untuk membangun negeranya. Saya bisa memberi testimoni bagaimana pejabat publik Singapura menerapkan good governance di negaranya karena saya pernah 10 tahun bekerja di sebuah proyek joint venture perusahaan Indonesia dengan BUMN Singapura.


Good governance sering hanya diartikan sebagai pemerintahan yang bersih tanpa korupsi. Padahal good governance yang sesungguhnya adalah adanya kecakapan atau kompetensi insan pemegang kekuasaan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Kecapakan dan komptensi dalam pengelolaan kekuasaan harus tercermin dalam proses perumusan rencana pembangunan (RPJMP, RPJMD), penganggaran (APBN/D), pelaksanaan rencana dan pelaporan. Di antara semua itu good governance mensyaratkan adanya good budgeting (tata kelola kekuasaan yang baik mensyaratkan adanya penyusunan APBN/APBD yang baik). Jangan bicara akan ada good governance kalau penyusunan APBD sudah diawali proses yang tidak betul seperti yang terungkap dari kasus Muhammad Nazarudin, Angelina Sondakh, Andi Mallaranggeng dan lain-lain.

Pemerintahan yang tanpa korupsi saja bisa dicapai dengan tidak usah mengerjakan semua program dalam APBN/APBD. Karena walaupun semua program kerja tidak dikerjakan, toh sistim renumerasi dan promosi jabatan di birokrasi kita tidak mensyaratkan persentase pelaksanaan program kerja di kementerian, dinas atau satuan kerjanya. Gaji dan tunjangan jabatan toh tetap diterima meskipun tidak satupun program berjalan. Meskipun dalam kondisi seperti itu tidak terjadi korupsi anggaran, jelas tidak bisa disebut ada good governance.

Good governance harus diwujudkan dengan adanya upaya-upaya nyata dari aparat pemergang kekuasaan menuju perbaikan dalam pemerintahan, yang tolok ukur utamanya adalah berkurangnya kemiskinan, meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat, meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia, pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja dan lingkungan hidup yang lebih baik. Jadi kalau ada Kementerian atau Satker atau Dinas/Badan di Pemerintah Daerah yang menyisakan anggaran (SILPA) besar karena programnya tidak dilaksanakan jelas merupakan indikator poor governance (tata kelola kekuasaan yang buruk) kebalikan dari harapan rakyat kecil yang tidak berdaya.

(Kata-kata ini sepenuhnya buah pikiran sahabatmu Petrus Sitohang, kader PDIP dan calon anggota DPRD Tanjungpinang Dapil II Nomor Urut 11)

No comments: