Wednesday, January 15, 2014

FUNGSI PENGANGGARAN DAN PERENCANAAN DEWAN HARUS JALAN


WAWANCARA POS METRO BATAM DENGAN PETRUS M. SITOHANG

Nama Petrus Marulak Sitohang tercatat di urutan 11 daftar bakal calon anggota legislatif (DPRD) untuk daerah pemilihan (dapil) II Kota Tanjungpinang (Kecamatan Tanjungpinang Timur). Ia merupakan satu-satunya bacaleg yang berasal dari kalangan profesional di partai yang jadi kendaraanya – PDI Perujuangan. Kendati berada di luar lingkup partai, Petrus mengaku sangat memahami apa saja yang berlaku di DPRD Tanjungpinang, terlebih dalam urusan budgeting (penganggaran) dan keuangan. Hal ini mengingat  sejak 2006, konsultan akuntansi dan keuangan ini dipercaya menjadi staf ahli DPRD Tanjungpinang, khusus menangani anggaran dan keuangan daerah.
Berbekal pengalaman serta pengetahuannya mengenai penyusunan anggaran di lembaga wakil rakyat inilah yang lantas membulatkan tekadnya maju sebagai calon anggota legislatif.

“Banyak hal yang menurut saya yang harus dibenahi di dewan, khususnya fungsi pengawasan, “ katanya.


Berikut petikan wawancara wartawan POSMETRO Perwakilan Tanjungpinang, Andri Mediansyah dengan Petrus M Sitohang, Kamis (16/5) lalu:

Apa alasan Anda untuk maju sebagai anggota dewan?

Jelas saya melihat DPRD belum begitu menjalankan fungsi dewan yang semestinya. Selama saya menjabat sebagai staf ahli di sana, belum semua fungsi, khususnya fungsi penganggaran atau budgedting belum berjalan maksimal. Belum semua (anggota dewan) yang menurut penilaian saya  memahami fungsi budgedting, pengawasan dan fungsi legislasi. Tidak semuanya memahami perencanaan juga saya nilai ada, sehingga mempersulit dalam pelaksanaan fungsi legislasi itu. Sebagaimana kita ketahui, perencanaan yang baik itu adalah awal dari penganggaran yang baik. Dan anggaran yang baik itu merupakan awal dari pemerintahan yang baik atau good goverment. Ini yang menjadi alasan saya untuk dapat mencalonkan diri sebagai caleg dengan harapan dapat turut andil secara langsung.

Lantas, menurut Anda, apa yang seharusnya dilakukan supaya perencanaan maupun penganggaran di dewan bisa berjalan dengan baik?

Yang jelas legislator yang ada di DPRD harus benar-benar memahami apa yang terjadi di kota ini dengan memperbandingkan dengan apa yang menjadi visi misi pemerintah. Misalnya, sebagaimana diketahui, Walikota Tanjungpinang dan wakilnya sekarang telah membuat visi dan misi yang berbeda dengan visi-misi walikota sebelumnya, yakni kota yang sejahtera, berakhlak mulia dan berwawasan lingkungan. Jika kita mengharapkan yang seperti itu, sebagai anggota dewan, tentunya harus mampu merumuskan permasalahan yang berkaitan dengan visi misi kepala daerah tersebut. Tak bisa mengarah berlainan, harus didudukkan bersama. Misalnya untuk permasalahan lingkungan yang ada di Kota Tanjungpinang ini, dewan harus bisa merumuskan permasalahan itu sebagaimana topografi kota ini. Misalnya pendirian bangunan di atas air harus diatur dengan baik sehingga kota ini nantinya bukan kota yang berdiri di atas air. Aturan harus ditegakkan. Selama saya menjadi staf ahli dari tahun 2006, sepengetahuan saya belum ada Perda yang mengatur permasalahan lingkungan. Kembali mengenai perumusan masalah tadi, itu harus betul-betul dilakukan dengan baik. Dari perumusan masalah itu, baru bisa dirumuskan rencana-rencana untuk menuntaskan permasalahan. Kita memiliki waktu 5 tahun dan perencanaan itu dibagi dalam 5 tahun.

Menurut Anda, seberapa penting kotrol budgedting di dewan?

Kontrol budgedting itu menandakan dewan mengetahui arah anggaran, jumlah dan juga pentahapannya. Kalau mau menjalankan fungsi kontrol, seorang anggota dewan harus betul-betul tahu itu. Seandainya waktu pelaksanaan anggaran itu dilaksanakan bulan April, artinya anggota dewan harus menanyakannya di bulan Mei, apa yang sudah dikerjakan. Kalau di akhir tahun ada kelebihan SILPA (sisa lebih anggaran pembangunan), inilah yang menandakan kelemahan dewan. Kenapa bisa ada SILPA. Artinya dewan tidak mengingatkan. Fungsi pengawasan tidak dijalankan maksimal. Karena dalam hal anggaran, dewan punya hak mempertanyakan kenapa penganggaran tidak jalan. Dan jika betul-betul diawasi, anggaran tak terpakai itu bisa dimasukkan ke APBD perubahan sehinggal tak ada SILPA di akhir tahun.

Apa tanggapan Anda mengenai kebiasaan anggota dewan yang sering melakukan kunjungan kerja ke daerah lain. Apa komitmen Anda?

Kalau ke luar daerah itu untuk tujuan semisal bimtek untuk peraturan baru, itu menurut saya memang wajib. Tapi kalau kunjungannya studi banding yang tidak relevan dengan daerah kita, itu tentu harus dihindarkan. Semisal studi banding mengenai penataan wilayah kita yang merupakan kepulauan lalu daerah yang dijadikan objek studi banding, itu tentu tidak relevan. Tapi saya tidak tahu persis seberapa besar studi banding yang dilaksanakan anggota dewan itu yang relevan. Itu karena (sebagai staf ahli penganggaran) saya tidak masuk ke area itu. Cuma yang penting diingat, bahwa kepergian ke luar daerah itu akan mengurangi masa kerja atau pekerjaan yang ada di sini. Dengan banyaknya ke luar, dikhawatirkan akan mengurangi keleluasaan dalam mengawasi anggaran tersebut. Secara tidak langsung ini juga mempengaruhi adanya SILPA. Justru kelebihan anggaran itu khawatirnya baru diketahui setelah diakhir-akhir periode.

Menurut Anda, apa yang harus dilakukan agar kinerja legislator itu bisa berjalan efektif?

Kalau saya sendiri tentunya tidak bisa merubah itu. Tapi, yang akan saya lakukan seandainya nanti dipercaya duduk di legislatif, tentu saya akan lebih banyak turun menyerap aspirasi masyarakat. Reses dilaksanakan dengan baik. Dari apa yang telah disusun masyarakat dalam reses akan dijadikan rumusan pokok pikiran dewan, sehingga aspirasi bisa diperjuangkan bersama. Artinya ide itu ditularkan ke teman-teman di dewan sehingga paling tidak menjadi suara fraksi atau badan anggaran. Secara pribadi saya memang suka jalan-jalan. Tapi tentunya saya akan membatasi itu dan berupaya lebih sering berjumpa konstituan dan patner kerja kami, kepala SKPD.

Bukannya reses itu intinya tetap sama dengan Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) yang dilaksanakan pemerintah. Kenapa tidak mengadopsi dari Musrenbang tersebut mengingat reses juga akan megeluarkan biaya?

Fungsi reses dengan Musrenbang memang sama. Tapi jangan lupa, belum tentu dalam musrenbang tersebut memuat aspirasi atau pikiran dari konstituen. Terus terang, kalau saya menilai, model Musrenbang yang ada sekarang ini belum sepenuhnya ideal. Lebih banyak seremonialnya. Kalau mau jujur, musrenbang itu idealnya paling tidak tiga hari. Pertama pemaparan kepala daerah atau SKPD, lalu masukan dari stakecholder termasuk dewan, LPM, camat baru ditentukan di hari ke tiga. Masalahnya sekarang, apakah diterapkan seperti itu. Idealnya anggota dewan sendiri memang harus melakukan reses mengingat dianggarkan memang untuk melakukan dialog dua sisi dengan masyarakat.

Menurut Anda, apakah produk Perda yang ada di dewan sekarang sudah memadai dalam hal jumlah?

Perlu diketahui, untuk Perda itu ada yang disebut Perda rutin dan tidak rutin. Yang rutin APBD,  APBD Perubahan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Di luar itu tidak bisa dipatok mengingat disesuaikan dengan kebutuhan. Keculai telah dimasukkan dalam prolegda. Itu harus jadi. Tapi pertimbangan saya, dengan jumlah anggota sekarang (25 orang) di DPRD terdapat 3 panja (panitia kerja). Untuk satu perda idealnya bisa diselesaikan dalam 3 bulan oleh masing-masing panja. Artinya idealnya setiap tahun bisa dilahirkan 6 sampai 7 perda. Itu di luar yang rutin ya. Masalah mungkin karena adanya DL DL (dinas luar) itu. Itu masalahnya. Sepengetahuan saya untuk periode lalu ada 3 atau 4 perda yang dihasilkan di dewan. Diantaranya Perda hari ulang tahun daerah, SOTK dan perda lain yang saya lupa. Yang menarik itu, justru tidak menyentuh dengan permasalahan yang terjadi di kota ini. sementara kita tahu ada cukup banyak masalah, seperti banjir yang berawal dari IMB yang tak tegas, pembangunan yang berdiri di atas air yang suatu saat menurut saya akan menjadi masalah, konservasi mangrove. Perlu lagi dibuat panduan yang etika yang mengatur pemerintahan daerah, dalam hal ini etika pemerintah daerah dan DPRD itu sendiri.

Selain permasalahan itu. Ada lagi yang perlu dibuat peraturan daerah?

Saya melihat pengaturan lalu lintas juga perlu dibuat aturan. Melihat Tanjungpinang yang menurut saya sebuah berkah sebagai ibu kota, hal itu perlu. Artinya perlu diatur mengenai usia kendaraan, pengaturan angkutan barang yang sering kali dilihat tidak ditutup baik dan bahkan melebihi muatan. Dan saya juga menilai kurangnya perhatian terhadap pejalan kaki dimana trotoar kurang. Kalau pun ada trotoar difungsikan lain. Coba melihat Surabaya yang penataan trotoarnya bagus. Atau lebih tinggi lagi menjadikan Singapura sebagai inspirasi mengingat negeri itu sangat memanjakan pejalan kaki. Itu salah satu yang menurut menjadikan Singapura ramai pengunjung. Pejalan kaki betul-betul dimanjakan. Orang sangat leluasa berjalan kaki. Coba kita lihat di sini, untuk berjalan kaki ada rasa was-was karena gak ada trotoar. Untuk mengatasi kemacetan dengan kondisi sulitnya untuk melakukan pelebaran atau penambahan jalan di Tanjungpinang ini, pembatasan usia kendaraan saya nilai sangat perlu mengingat kondisi jalan tidak sebanding dengan penambahan kendaraan.

Sedikit pengenai PAD. Menurut Anda, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan PAD?

Saya melihat masih ada celah yang bisa ditempuh pemerintah untuk menaikan Pendapatan Asli Daerah kita. Salah satunya Pajak Bumi dan Bangunan. Saya melihat pemerintah belum begitu serius mengintenfikasikan PBB. Masih banyak objek yang belum ditagih. Kita jujur saja, kita tidak bayar PBB 3 atau 4 tahun tidak ada penagihan. Perhitungan kasar saya, perolehan pendapatan dari PBB itu bisa dinaikkan 30 persen dari segi jumlah pungutan wajib pajak yang telah terdaftar. Dan kedua dari segi tarif. Banyak bangunan yang luasnya berubah dari bangunan awal. Dan ini tentunya jumlah wajib pajaknya sudah bertambah dari sebelumnya. NJOP-nya sudah beda. Saya melihat jika PBB ini diseriuskan, ini cukup besar menambah pendapatan daerah. Dan kedua adalah pajak hotel dan restoran yang betul-betul dilakukan. Pajak hotel dan restoran benar-benar dilakukan dengan benar. Dan tentunya penagihan pajak dan restribusi tersebut harus diimbangi dengan pelayanan yang baik kepada pemberi retribusi tersebut.

Terakhir. Anda terdaftar sebagai bacaleg nomor urut 11. Apa pendapat Anda mengenai itu?

Soal nomor urut itu saya menerima karena itu memang mekanisme dalam PDIP. Dan itu sudah baku sejak lama. Dan saya harus menerima itu. Tapi menurut saya nomor urut tidak begitu menentukan karena tidak bisa dijadikan toak ukur dalam menentukan kwalitas caleg.***


Biodata :
Nama Lengkap: Petrus Marulak Sitohang

Tempat, Tanggal Lahir: Pematang Siantar, 15 Oktober 1965   

Pendidikan :
Sarjana Ekonomi Akuntansi Unoversitas Brawijaya, Malang.
S2 Program Magister Adiministrasi Publik Universitas        Terbuka

Isteri: Lenni Purba

Anak:
Gloria Marisa Tiurmaida Sitohang.
Hilary Marito Sitohang.
Patricius Saut Anugerah Sitohang.
Gianpaolo Hamonangan Sitohang.

Pekerjaan:
Konsultan Akuntansi dan Keuangan.
Staf Ahli DPRD Tanjungpinang Khusus Anggaran dan Keuangan Daerah.
Owner di PT Anugerah Tour and Travel

Wawancara ini dimuat dalam harian POS METRO Batam Edisi Hari Jumat, 17 Mei 2013 yang lalu

No comments: