Saturday, November 21, 2015

Apa Sanksi Keterlambatan Persetujuan APBD?

Suasana pembahasan RAPBD 2015 antara DPRD Kota Tanjungpinang dengan Pemerintah Kota Tanjungpinang
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2015 mengenai Pedoman Penyusunan APBD 2015 secara tegas mengatur pedoman, jadwal dan tata cara pembahasan APBD di seluruh wilayah Indonesia. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa tenggat waktu persetujuan bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah mengenai Ranperda APBD 2016 adalah 1 bulan sebelum tahun anggaran dimulai, yang berarti paling lambat tanggal 30 November 2015.


Sebenarnya dalam peraturan meteri tersebut juga telah dibuat pedoman waktu pemerintah daerah untuk menyerahkan naskah RAPBD yakni minggu pertama Oktober 2015. Dengan panduan tersbut pemerintah daerah dan DPRD diberikan waktu 2 bulan untuk membahas Rancangan APBD, waktu yang sebenarnya sangat cukup jika digunakan kedua belah pihak dengan baik.

Secara garis besar panduan penyusunan APBD dalam peraturan tersebut adalah:
I. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Pemerintah (Pusat);
II. Prinsip Penyusunan APBD;
III. Kebijakan Penyusunan APBD;
IV. Teknis Penyusunan APBD;
V. Hal-hal Khusus Lainnya;

Dalam bab I disebutkan bahwa tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2016 yang harus menjadi arah penyusunan kebijakan APBD setiap daerah adalah “Mempercepat Pembangunan Infrastruktur Untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan Yang Berkualitas”.

Dalam kaitan itu, prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu:

Cita 1:
Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara;
Cita 2:
Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya;
Cita 3:
Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
Cita 4 Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
Cita 5:
Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia;
Cita 6:
Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional;
Cita 7:
Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik;
Cita 8:
Melakukan revolusi karakter bangsa; dan
Cita 9:
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Nawa Cita tersebut merupakan rangkuman program-program yang tertuang dalam Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yang dijabarkan dalam strategi pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019, terdiri dari empat bagian utama yakni:
(1) norma pembangunan;
(2) tiga dimensi pembangunan;
(3) kondisi yang diperlukan agar pembangunan dapat berlangsung; serta
(4) program-program quick wins.

Saksi Keterlambatan Penyusunan APBD

Dalam Peraturan Mendagri tersebut ditegaskan bahwa Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2016.

DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 sebelum dimulainya Tahun Anggaran 2016, dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.

Dalam hal kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 kepada DPRD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan, maka sanksi tidak dapat dikenakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah daerah harus memenuhi jadwal proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2016, mulai dari penyusunan dan penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama paling lambat akhir bulan Juli 2015.

Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama akan menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menyusun, menyampaikan dan membahas rancangan peraturan daerah tentang
APBD Tahun Anggaran 2016 antara pemerintah daerah dengan DPRD sampai dengan tercapainya persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016, paling lambat tanggal 30 Nopember 2015, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 105 ayat (3c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.


No comments:

Petrus M. Sitohang , Pariwisata Dan Kelautan Bisa Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi

KEPRIONLINE.CO.ID,TANJUNGPINANG,- Provinsi Kepulauan Riau dikenal kaya akan sumber daya alam. Letaknya yang juga sangat strategis memun...