Thursday, January 28, 2016

Konsultasi DPRD Tanjungpinang Mengenai Penanganan TKI Bermasalah

Komisi I DPRD Tanjungpinang saat konsultasi mengenai penangangan deportasi TKI Ilegal dari Malaysia dengan Direktorat Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial di Jakarta

Dari tahun ke tahun derita para Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri yang dideportasi karena berbagai sebab selalu menimbulkan kisah pilu. Para TKI yang dideportasi tersebut umumnya dikirim melalui daerah-daerah perbatasan Indonesia Malaysia seperti kota Tanjungpinang di Provinsi Kepulauan Riau dan Nunukan di Provinsi Kalimantan Utara. Kisah pilu yang dialami oleh mereka yang sering dijuluki "pahlawan devisa" merupakan persoalan tersendiri di daerah yang menjadi tempat tujuan deportasi.


Komisi I DPRD Tanjungpinang berpose bersama Direktur Pemberdayaan BNP2TKI Arini Rahyuwati (no. 7 dari kiri) sesuai konsultasi mengenai masalah deportasi TKI Ilegal dari Malaysia melalui kota Tanjungpinan yang ikut dalam kunjungan kerja ini adalah:
Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang yang turut dalam konsultasi ini terdiri dari:
1. Maskur Tilawahyu (Ketua/ FPD Plus)
2. H. Ilimar (Wakil Ketua/ FGerindra)
3. Rika Adrian (Sekretaris/ FPAN)
4. Petrus M. Sitohang (Anggota/ FPDI Perjuangan)
5. Agus Djurianto (Anggota/ FPDI Perjuangan)
6. Fengky Fesinto (Anggota/ FHanura)
7. Hendy Amerta (Anggota FPKS)
8. Benni (Anggota FPD Plus)

Direktur Pemberdayaan BNP2TKI Arini Rahyuwati menyatakan, sejauh ini BNP2TKI berkoordinasi dengan BP3TKI dalam pemulangan TKI. Adapun peta jalan pemulangan TKI 2014-2019 diluncurkan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada 2016, sementara dana pemulangan TKIB ada di Kementerian Sosial.

“Kami akan mengadakan pembicaraan dengan instansi terkait mengenai penyelesaian masalah ini” ujar Arini dalam acara konsultasi tersebut.

Di kesempatan yang sama, Direktur Pelayanan Pengaduan, M. Syafrie mengatakan penanganan TKI di perbatasan memang butuh perlakuan khusus.Saat ini sedang digalakkan Penanganan TKI Poros Perbatasan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

“Upaya serupa  akan dilaksanakan di daerah perbatasan lainnya, seperti Entikong dan Tanjung Pinang,” ujarnya.

Dalam konsultasi tersebut, Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang menyampaikan berbagai persoalan yang timbul pada saat terjadi deportasi TKI dari Malaysia ke Tanjungpinang. Jumlah TKI yang dideportasi dari Malaysia dengan jumlah yang sampai di pelabuhan tujuan di Kijang Kabupaten Bintan dan yang tiba di tempat penampungan di kota Tanjungpinang biasanya tidak sama. Selama antara masa penampungan di Tanjungpinang dan pemberangkatan ke daerah tujuan oleh Kementerian Sosial jumlahnya bisanya juga akan berkurang lagi,

Beberapa dari TKI yang diportasi tersebut akhirnya ada yang secara diam-diam akhirnya memutuskan untuk menetap di Tanjungpinang tanpa surat-surat kependudukan yang jelas.  Di kemudian hari TKI yang bersangkutan dan anak-anaknya akan menghadapi berbagai persoalan dalam memperoleh layanan pendaftaran kependudukan seperti KTP, Akte lahir dan lain sebagainya.

Komisi I DPRD Tanjungpinang dalam kesempatan itu juga meminta perhatian kedua instansi pemerintah tersebut untuk memberikan dukungan anggaran dan personil yang memadai sehingga dapat mengurangi beban yang dihadapi pemerintah kota Tanjungpinang dalam menghadapi masalah ini.

No comments: