Friday, January 29, 2016

KTP Elektronik Berlaku Nasional dan Seumur Hidup Mulai Tahun 2016

Menyikapi keluhan beberapa anggota masyarakat kota Tanjungpinang mengenai pelayanan KTP elektronik dan rencana pemerintah untuk memberlakukan KTP elektronik secara nasional tahun 2016 Komisi I DPRD Tanjungpinang bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang melakukan kunjungan konsultasi dengan Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri di Jakarta tanggal 21 Januari 2016.



Dalam konsultasi tersebut diperoleh informasi bahwa mulai tahun 2016 KTP elektronik akan berlaku nasional dan seumur hidup. Untuk itu kementerian dalam negeri akan mengeluarkan surat edaran ke seluruh instansi pemerintah dan pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Pendaftaran Kependudukan Direktorat Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Drajat.



Sekretaris Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang Rika Adrian (nomor 3 dari kiri) disaksikan oleh anggota Komisi I lainnya dan Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang dr Eka Hanasarianto (kanan) menyerahkan plakat cindera mata berupa miniatur Cogan (regalia kesultanan Riau Lingga masa lampau) kepada Direktur Pendaftaran Kependudukan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Drajat (nomor 4 dari kiri).

Dalam kunjungan kerja ini rombongan Komisi I terdiri dari:
1. Rika Adrian (Sekretaris, F Amanat Pembangunan)
2. Agus Djurianto (Anggota, F PDI Perjuangan)
3. Petrus M. Sitohang (Anggota, F PDI Perjuangan)
4. Fengky Fesinto (Anggota, F Hanura)

Sementara itu Dinas Kependudukan dan Catatan sipil dipimpin oleh Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungpinang dr. Eka Hanasarianto.

Dalam kesempatan tersebut para anggota Komisi I dan Eka Hanasarianto menyampaikan beberapa permasalahan yang dihadapi pemerintah kota Tanjungpinang untuk mendukung rencana pemberlakukan KTP elektronik secara nasional tersebut. Saat ini server sistim teknologi informasi pendukung KTP elektronik di 3 dari 4 kecamatan yang ada di kota Tanjungpinang dalam keadaan rusak dan tidak dapat dipergunakan. Ketiga kecamatan yang mengalami kendala tersebut adalah: Tanjungpinang Barat, Tanjungpinang Kota dan Bukit Bestari. Selain menyampaikan persoalan server tersebut, anggota Komisi I juga menanyakan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat Kota Tanjungpinang sehubungan dengan pemberlakukan KTP elektronik terutama jika terjadi perpindahan penduduk di wilayah kota Tanjungpinang maupun antar wilayah dalam Provinsi Kepulauan Riau maupun antar provinsi.

Drajat menjelaskan bahwa perbaikan peralatan sistim teknologi informasi KTP elektronik adalah tanggungjawab Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota maupun Kabupaten cukup membawa peralatan yang rusak ke Jakarta untuk diperbaiki. Anggaran perbaikan sistim teknologi informasi KTP elektronik ada di Ditjen Kependudukan dan Capil.

No comments:

Petrus M. Sitohang , Pariwisata Dan Kelautan Bisa Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi

KEPRIONLINE.CO.ID,TANJUNGPINANG,- Provinsi Kepulauan Riau dikenal kaya akan sumber daya alam. Letaknya yang juga sangat strategis memun...