Friday, February 19, 2016

BKPM Berikan 8+1 Perijinan Investasi PMA Dalam 3 Jam

Untuk menciptakan iklim investasi yang menarik bagi investor asing, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjanjikan pelayanan penerbitan ijin prinsip PMA dalam 3 jam. Untuk itu calon pemilik harus datang sendiri ke BKPM dan tidak boleh diwakilkan.

Jenis-jenis perijinan yang diberikan itu adalah:
1. Ijin Investasi;
2. NPWP;
3. RPTKA;
4. IMTA;
5. TDP;
6. Akte Pendirian dan Pengesahaan Menteri Kehakiman;
7. API P;
8. NIK.

Hal ini disampaikan oleh Ade sPriaman SM staff BKPM dalam acara advokasi tata cara pendaftaran usaha pariwisata yang diadakan Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kementerian Pariwisata di Tanjungpinang 19 Februari 2016. 

Menurut Ade untuk PMA yang bergerak di bidang pariwisata, TDUPnya dikeluarkan oleh BKPM. Perusahaan PMA yang memiliki TDUP yang dikeluarkan oleh BKPM tidak perlu lagi mengurus TDUP di daerah.

Acara ini dihadiri oleh para stakeholder industri pariwisata yang ada di provinsi Kepulauan Riau termasuk: 
1. Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau;
2. Dinas Pariwisata Kabupaten dan Kota se Kepulauan Riau;
3. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Riau;
4. Kantor Pelayanan‎ Terpadu Satu Pintu Kabupaten dan Kota se Provinsi Kepulauan Riau;
5. DPRD Provinsi Kepulauan Riau;
6. DPRD Kabupaten dan Kota se Kepulauan Riau;
7. Bagian Hukum Provinsi Kepulauan Riau;
8. Bagian Hukum Kabupaten Kota se Kepulauan Riau;
9. Asosiasi industri bidang Pariwisata se Provinsi Kepulauan Riau;
10. Perusahaan di bidang jasa pariwisata se provinsi Kepulauan Riau.

Widayanti Bandia saat memberikan sambutan di acara Advokasi Pendaftaran Usaha Pariwisata di Tanjungpinang 18-20 Februari 2016.
Widayanti Bandia, staff  Asde‎p Industri Pariwisata yang menjadi panitia pelaksana kegiatan ini menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan memberikan bantuan informasi mengenai tata cara pendaftaran usaha pariwisata sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan dan Peraturan Pemerintah No. 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata.

Menurut Widayanti Bandia, dalam rangka pelaksanaan UU No. 10 Tahun 2009, menteri Pariwisata telah mengeluarkan surat edaran yang menegaskan bahwa semua perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata wajib memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) paling lambat 31 Desember 2016. 

Dalam acara ini beberapa utusan dari asosiasi dan ‎perusahaan menyampaikan keluhan rumitnya mengurus perijinan di daerah mereka masing-masing. Mark Thalman, seorang investor di Kabupaten Bintan menceritakan pengalamannya mengurus Ijin Usaha Tetap di bidang resort yang sampai 2 tahun. Petugas PTSP Bintan yang melayani dia saat itu bahkan tidak mengerti apa saja yang masuk dalam DNI. Mark akhirnya harus mencari sendiri DNI dengan mengunggah dari website BKPM.

Jika perusahaan pemohon tidak memiliki ijin yang lengkap akan dikenai sanksi. Tetapi jika perusahaan sedang mengurus ijin tetapi tidak dilayani sebagaimana mestinya, apakah ada Sanksi bagi instansi atau pejabat yang bertugas?



No comments: