Thursday, March 17, 2016

Konsultasi Mengenai Implementasi UU No. 23 Tentang Pemerintahan Daerah Di Bidang Pendidikan

Mewakili Komisi I menyerahkan cindera mata DPRD Kota Tanjungpinang berupa miniatur Cogan kepada ibu Riris Marpaung staff pada Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI didampingi (dari kiri) Fengky Fesinto, Benni dan Hendy Amerta. 

Dalam rangka menjalankan tugas pengawasan pembangungan bidang pendidikan Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang mengadakan kunjungan kerja ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.

Rombongan Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang yang ikut dalam kunjungan ini terdiri dari:
1. Petrus M. Sitohang (Fraksi PDI Perjuangan)
2. Fengky Fesinto (Fraksi Partai Hanura)
3. Hendy Amerta (Fraksi PKS)
4. Benni (Fraksi Demokrat Plus).


Dalam kunjungan tersebut Komisi I menanyakan peran yang dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam proses implementasi ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2014 bidang pendidikan yang mengalihkan wewenang dan tanggungjawab pengelolaan sekolah menengah dari pemerintah Kabupaten dan Kota ke Pemerintah Provinsi.

Komisi I juga menyampaikan mempertanyakan alasan dan tujuan yang mendasari kebijakan tersebut. Petrus Sitohang yang menjadi koordinator rombongan dalam kunjungan tersebut menyampaikan bahwa dia tidak melihat manfaat dari kebijakan baru tersebut. Menurutnya kebijakan itu justru akan menambah masalah yang tidak perlu seperti proses pengalihan data SDM, sarana dan prasarana, pendanaan dan dokumen pendidikan menengah yang dikawatirkan tidak berjalan dengan baik. Dia juga menyampaikan beberapa persoalan di lapangan yang dikeluhkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang yakni perbedaan interpretasi mengenai kategori tenaga kependidikan yang akan dialihkan dengan Pejabat Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau. Menurut pemahaman Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang semua kategori guru yang saat ini sudah bertugas di sekolah menengah di Kota Tanjungpinang baik pegawai yang berstatus ASN, pegawai tidak tetap maupun guru honores yang diangkat Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang turut diserahkan. Sementara itu Pejabat Dinasm Pendidikan Kepulauan Riau hanya mau menerima data guru-guru yang berstatus ASN.

Dalam kunjungan tersebut Rombongan Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang diterima oleh Riris Marpaung staff pada Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam kesempatan tersebut Riris Marpaung menjelaskan bahwa tujuan dari kebijakan pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah ke pemerintah provinsi adalah untuk pemerataan mutu pendidikan menengah di satu provinsi yang sama. Untuk itu menurut Riris, Kementerian Pendidikan telah melakukan sosialisasi dan fasilitasi mengenai proses ini di seluruh Indonesia sejak tahun lalu hingga saat ini. Dia merasa optimis bahwa proses ini akan berjalan dengan lancar dan tepat waktu.

No comments:

Petrus M. Sitohang , Pariwisata Dan Kelautan Bisa Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi

KEPRIONLINE.CO.ID,TANJUNGPINANG,- Provinsi Kepulauan Riau dikenal kaya akan sumber daya alam. Letaknya yang juga sangat strategis memun...