Saturday, March 5, 2016

Hentikan Rencana Pengalihan Urusan Pendidikan Menengah ke Pemerintah Provinsi Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemda

Oleh: Petrus M. Sitohang*

Undang-Undang Republik No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang disahkan oleh Presiden SBY tanggal 30 September 2014 atau hanya kurang dari satu bulan sebelum berakhirnya masa jabatannya meninggalkan tugas yang berat bagi pemerintahan Jokowi JK dan hampir 600an pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia. Salah satu tugas yang ditinggalkan itu adalah pengalihan urusan pengelolaan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten dan kota ke pemerintah provinsi.

Sampai sekarang kita tidak mendapat penjelasan yang cukup mengenai dasar kebijakan yang diambil pemerintah SBY saat itu. Yang pasti, pengalihan ini bukan hanya menambah urusan administrasi data ribuan atau bahkan jutaan orang yang terlibat dalam pendidikan menengah (SMU, SMK, MA dan yang setara dengan itu) di seluruh Indonesia melainkan juga akan menambah beban urusan pengalihan anggarannya.


Selama ini kita telah sepakat memberikan otonomi seluas-luasnya secara bertanggungjawab ke daerah di tingkat Kabupaten dan Kota. Artinya semua urusan pemerintah selain Agama, Politik Luar Negeri, Kehakiman, Pertahanan Keamanan dan Moneter diserahkan sepenuhnya ke pemerintahan di tingkat kabupaten kota.

Untuk bidang pendidikan, sebelum UU No. 23 Tahun 2014 tersebut wewenang dan tanggungjawab pengelolaan pendidikan juga diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota. Perkecualian hanya di bidang pendidikan tinggi yang tetap diurus oleh pemerintah pusat. Hal ini dapat dimengerti karena pendidikan tinggi biasanya membutuhkan penanganan lintas instansi tingkat pusat dan membutuhkan SDM pengelola dengan kompetensi tinggi yang dapat dipahami belum dimiliki oleh sebagian besar pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia.

Namun jika ketentuan yang ada dalam UU No, 23 Tahun 2014 tidak dirubah maka mulai tahun 2016 ini seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia akan mempunyai tambahan pekerjaan mempersiapkan pengalihan data pokok pendidikan (dapodik) khusus bidang pendidikan menengah ke dinas pendidikan di tingkat provinsi. Proses ini harus selesai akhir tahun 2016 karena per 1 Januari 2017 sesuai kebijakan pemerintah urusan pendidikan menengah akan diurus oleh pemerintah provinsi.

Anehnya, tidak nampak upaya pemerintah Jokowi JK dan para Bupati dan Walikota yang tergabung di Asosiasi Pemerintah Kabupaten dan Asosiasi Pemerintah Kota se Indonesia untuk menolak atau meminta penundaan peraturan ini. Seolah-olah semua pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia tidak ada yang keberatan atau telah siap menghadapi konsekuensi di lapangan. Padahal kalau kita kaji lebih dalam rencana pengalihan kewenangan ini sebenarnya harus dihentikan karena beberapa alasan berikut ini:

A. Bagi Pemerintah Kabupaten dan Kota

1. Pemerintah kabupaten dan kota harus mengalihkan data manusia (guru-guru, murid, tenaga administrasi), aset bergerak dan tak bergerak bidang pendidikan menengah yang selama ini ada pada dinas pendidikan kabupaten dan kota dan sistim dan prosedur kerja di SKPD yang mengurusi bidang pendidikan. Ini bukan pekerjaan yang sepele dan saya melihat pemerintah tidak memberikan waktu, pelatihan dan petunjuk yang memadai bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk melakukannya dengan benar dan tertib.

Sudah menjadi kebiasaan kita dalam melaksanakan sebuah perubahan kebijakan atau peraturan di bidang pendidikan di negeri yang luas ini tanpa perencanaan yang matang. Para penyusun kebijakan baru biasanya hanya membahas secara serius di ruang-ruang rapat yang sejuk di tingkat konsepsi tetapi mengabaikan rencana detil pelaksanaan dengan mempertimbangkan kerumitan pelaksanaannya dan kesiapan SDM yang akan melaksanakannya di lapangan. Kita sering mengabaikan kerumitan persoalan dalam pengalihan data, aset dan apalagi pengalihan sistim kerja yang melibatkan manusianya.

Dan sudah menjadi rahasia umum di antara bangsa-bangsa, bahwa sistim administrasi di negeri kita termasuk yang terburuk karena tidak pernah mendapat perhatian yang serius dari birokrasi kita. Kasus selalu terjadinya masalah dalam data kependudukan saat pemilihan umum atau perbedaan data kependudukan antara BPS dan pemerintah (termasuk pemerintah daerah) adalah beberapa bukti bahwa administrasi pemerintahan kita masih sangat buruk.

2. Pengalihan kewenangan pendidikan menengah ini akan membuat terjadinya kesenjangan antara perencanaan dan pengawasan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah di satu daerah. Dinas Pendidikan di Kabupaten dan Kota hanya akan  fokus untuk memperhatikan urusan pendidikan dasar. Padahal selama ini pemerintah Kabupaten dan Kota dalam menyusun rencana strategis dan rencana kerjanya dan APBD selalu mempertimbangkan variable elemen pokok unsur-unsur manusia, peralatan sarana dan prasarana serta keuangan yang dibutuhkan dalam pengembangan pendidikan dasar dan menengah.

3. Beralihnya wewenang dan urusan pendidikan menengah ke pemerintah provinsi akan menimbulkan lepasnya tanggungjawab pemerintah kabupaten kota atas sebagian urusan dan kewajiban pelayanan dasar dan wajib bagi penduduknya yang sebenarnya merupakan salah satu indikator penting bagi pengukuran kinerja pemerintah kabupaten dan kota yang objektif.

4. Pemerintah Kabupaten Kota harus merevisi peraturan daerah tentang pendidikan yang selama ini mencantumkan urusan pendidikan menengah di daerahnya.

5. Pemerintah kabupaten dan kota harus melakukan  perubahan SOTK di Dinas Pendidikan dan mengalihkan aparatur sipil negara yang selama ini mengurusi bidang pendidikan menengah di kabupaten dan kota.

B. Bagi Pemerintah Provinsi

1. Pengalihan urusan ini akan menimbulkan tambahan pekerjaan yang sangat besar dan menimbulkan rentang kendali yang sangat luas. Sebagai contoh, di provinsi yang kecil seperti Kepulauan Riau ini saja, Dinas Pendidikan Provinsi akan mendapatkan tambahan urusan ratusan Sekolah Menengah, ribuan guru-guru, puluhan ribu murid-murid di 7 kabupaten kota di seluruh provinsi kepulauan ini. Bayangkan berapa tambahan urusam sekolah menengah yang akan terjadi di Dinas Pendidikan di provinsi-provinsi besar seperti di Pulau Jawa dan Sumatera.

Di Kepulauan Riau saja, saya tidak yakin seorang Kepala Dinas Pendidikan nantinya akan pernah punya waktu yang cukup untuk bertemu dengan semua kepala sekolah menengah atau mengunjungi lokasi sekolah menengah yang ada di bawah SKPD yang dipimpinnya.

Padahal dengan sistim yang berlaku selama ini, Kepala Dinas Pendidikan tingkat Kabupaten dan Kota kemungkinan besar masih sempat mengunjungi sekolah-sekolah menengah yang ada di wilayahnya atau bertemu dan bahkan mengenal semua Kepala Sekolah Menengah di wilayahnya untuk melakukan pembinaan dan pemantauan karena jumlahnya mungkin hanya belasan atau puluhan.  

Pun jika pemerintah berencana akan memberikan status SKPD penuh dengan kewenangan mengelola angggaran sendiri kepada sekolah-sekolah menengah, sebagian besar sekolah menengah kita pasti belum siap dengan SDM di bidang pengelolaan anggaran.

2. Dinas Pendidikan Tingkat Provinsi akan mengalami beban pekerjaan yang besar untuk menyusun anggaran belanja sekolah menengah di seluruh kabupaten kota yang selama ini tidak diurusinya.

3. Pemerintah provinsi perlu menyusun peraturan daerah pendidikan menengah.

4. Pemerintah Provinsi perlu merubah Struktur Organisasi Tata Kerja di bidang pendidikan dengan memasukkan bidang pengelolaan pendidikan menengah di dalam SKPD yang yang menangani bidang pendidikan.

B. Bagi Pemerintah Pusat

Pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah ini akan menjadi beban tambahan bagi pemerintah pusat. Saat ini penerapan kurikulum 2013pun masih belum mencapai titik terang, dengan pengalihan urusan pendidikan menengah ini akan menambah beban pekerjaan yang tertunda di Kementerian Pendidikan. Seharusnya saat ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan fokus dulu untuk menuntaskan persoalan persiapan pelaksanaan kurikulum 2013 atau perbaikannya.

Oleh karena itu, lebih masuk akal jika pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anis Baswedan untuk mengajukan penundaan penerapan UU No. 23 Tahun 2014 di Bidang Pendidikan dan merevisi UU tersebut dengan tetap menyerahkan urusan pendidikan menengah di Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Atau kalau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terlalu "sibuk" dengan urusannya yang ada sekarang maka Asosiasi Pemerintah Kabupaten dan Asosiasi Pemerintah Kota se Indonesia bisa mengajukan peninjauan kembali ketentuan mengenai pengalihan urusan pendidikan menengah di Undang-Undang No. 23 tahun 2014 ini.

Petrus M. Sitohang, Anggota DPRD Kota Tanjungpinang dari Fraksi PDI Perjuangan 





No comments:

Petrus M. Sitohang , Pariwisata Dan Kelautan Bisa Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi

KEPRIONLINE.CO.ID,TANJUNGPINANG,- Provinsi Kepulauan Riau dikenal kaya akan sumber daya alam. Letaknya yang juga sangat strategis memun...