Thursday, March 24, 2016

Pemerintah Kota Ajukan Peninjauan Kembali UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Staff Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Daerah Dr. Suhajar Diantoro saat menyampaikan pemaparannya dalam seminar yang selenggarakan APEKSI mengenai implementasi bidang pendidikan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) bekerja sama dengan Putera Sampoerna Foundation menyelanggarakan seminar yang membahas implementasi urusan bidang pendidikan Pasca UU No. 23 Tahun 2014. Seminar berlangsung di Hotel Aston Rasuna Kuningan Jakarta Kamis, 24 Maret 2016 dan dihadiri oleh Walikota Tebingtinggi Umar Zunaidi Hasibuan dan para pejabat di bidang pendidikan di berbagai pemerintah kota dari seluruh Indonesia serta 3 orang anggota DPRD Kota Tanjungpinang. Ketiga anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang mengikuti seminar ini adalah:
1. Petrus M. Sitohang (Komisi I, FPDIP);
2. Beni (Komisi (Komisi I, FPD Plus);
3. Peppy Chandra (Komisi II, FPD Plus).


Tiga anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang mengikuti seminar (dari kiri ke kanan): Beni (Komisi I, F. Demokrat Plus), Petrus M. Sitohang (Komisi I, F. PDI Perjuangan), Pepy Chandra (Komisi II, F. Demokrat Plus) dan Mutmainna Syahril (Partner Relation Manager Putera Sampoerna Foundation).

Seminar dibukan oleh Direktur Eksekutif APEKSI Dr. H. Sarimun Hadisaputra, M.Si., dan menampilkan 3 nara sumber yaitu:
1. Nenny Soemawinata (Managing Director, Putera Sampoerna Foundation)‎;
2. Dr. Suhajar Diantoro (Staff Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Dalam Negeri);
3. Dr. Thamrin Kasman (Sekretaris Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan);

Foto bersama dengan Dr Sarimun H. dan Dr. Suhajar Diantoro

Nenny Soemawinata menyampaikan presentasi berjudul "Peran Putera Sampoerna Foundation Dalam Meningkatkan SDM Indonesia Era MEA". Dalam pemaparannya Nenny menjelaskan penelitian yang telah dilakukan oleh PSF tentang potret pendidikan di Indonesia saat ini; proyeksi kualitas lulusan pendidikan Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN di masa yang akan datangl; serta usaha-usaha yang telah dilakukan PSF di bidang pendidikan di berbagai daerah dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Berangkat dari penelitian tersebut Nenny menyampaikan pandangannya bahwa tenaga kerja yang dibutuhkan industri saat ini dan di masa depan adalah yang memiliki persyaratan-persyaratan di bawah ini:
  • jiwa kepemimpinan;
  • daya saing global;
  • keterampilan STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics)
Pada bagian lain presentasinya, Nenny juga menjelaskan program PSF yaitu Sampoerna School System yaitu: Sampoerna Academy, Sampoerna Academy Boarding School dan Sampoerna University. Seluruh lembaga pendidikan yang didirikan PSF tersebut menerapkan pendidikan berbasis STEAM.

Menerima cindera mata dari Direktur Eksekutif APEKSI.
Narasumber kedua adalah Dr. Suhajar Diantoro, Staff Ahli Menteri Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri. Dalam presentasinya Suhajar menjelaskan "Implementasi Pembagian Urusan Bidang Pendidikan Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014". Suhajar menjelaskan latar belakang dan proses perubahan kebijakan nasional yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang mengalihkan urusan pendidikan menengah dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintahan provinsi. Menurut Suhajar Diantoro, berdasarkan evaluasi pelaksanaan otonomi daerah didapat fakta bahwa dari keseluruhan pemerintah kabupaten dan kota yang ada di Indonesia hanya 30% yang dinilai berhasil menjalankan otonomi daerah dengan indikator utama peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Sementara produksinya dinilai belum mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Oleh karena itu pemerintah menilai untuk keberhasilan meningkatkan tugas konstitusional pemerintah yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, maka urusan pendidikan menengah bersama beberapa urusan lainnya dialihkan kepada pemerintah provinsi.

Adapun urusan-urusan pemerintah konkuren yang dialihkan dari pemerintah kabupaten dan kota ke pemerintah provinsi berdasarkan UU No, 23 Tahun 2014 adalah:
1. Pengelolaan pendidikan menengah;
2. Pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B;
3. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara;
4. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;
5. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
6. Pelaksanaan penyuluhan di hutan provinsi;
7. Pelaksanaan metrologi legal, berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
8. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB (PKB/PL KB);
9. Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan;
10. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional;
11. Penyediaan dana untuk kelompok tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan pedesaan.


Narasumber ketiga dalam seminar tersebut yakni Dr. Thamrin Kasman membawakan presentasi berjudul "Strategi Pengelolaan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasca Dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014".

Dalam sessi tanya jawab setelah pemaparan ketiga narasumber seluruh peserta yang menyampaikan pendapatnya menyampaikan kritik dan bahkan sebagian menolak rencana pelaksanaan ketentuan ini. Dua pemerintah kota yang dengan tegas menyatakan penolakannya adalah utusan Kota Blitar dan Kota Surabaya, keduanya di Provinsi Jawa Timur. Pemerintah kedua kota telah mengajukan peninjauan kembali ketentuan pendidikan di Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 ke Mahkamah Agung RI.

Kota Tebingtinggi yang diwakili langsung oleh Walikota Umar Zunaidi Hasibuan juga menyesalkan rencana pengalihan ini. Menurut Umar, ketentuan ini bertentangan dengan semangat otonomi daerah dan bisa mengancam hasil-hasil bidang pendidikan yang dicapai pemerintah kota Tebingtinggi yang selama ini sudah baik. Menurut Umar dia mendukung apa yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dan Kota Blitar yang mengajukan peninjauan kembali Undang Undang ini.

Selain ketiga kota, perwakilan kota-kota lain yang menyampaikan tanggapannya atas pemeparan ketiga pembicara, juga menyampaikan permintaannya agar pemerintah pusat meninjau kembali rencana pengalihan urusan konkuran pemerintah di bidang pendidikan ini.

No comments:

Petrus M. Sitohang , Pariwisata Dan Kelautan Bisa Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi

KEPRIONLINE.CO.ID,TANJUNGPINANG,- Provinsi Kepulauan Riau dikenal kaya akan sumber daya alam. Letaknya yang juga sangat strategis memun...