Wednesday, April 5, 2017

Pelindo I Renovasi Total Pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang

Gambar artis desain pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang yang saat ini sedang direnovasi.
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) saat ini sedang melakukan renovasi total pelabuhan Sri Bintan Pura Tanjungpinang. Proyek renovasi total pelabuhan penumpang satu-satunya yang beroperasi di kota Tanjungpinang saat ini memakan anggaran Rp. 45 milyar. Tahap pertama proyek renovasi ini direncanakan akan selesai di bulan Maret 2018.


 
Hal ini diungkapkan GM PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) I Cabang Tanjungpinang Wayan Wirawan dalam eksposnya di depan rombongan DPRD Kota Tanjungpinang, Assisten II Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Robert Pasaribu dan direktur PT Tanjungpinang Makmur Bersama sebuah BUMD milik Pemerintah Kota Tanjungpinang di Medan tanggal 24 April 2017. Rombongan DPRD Tanjungpinang dipimpin oleh Wakil Ketua II Ahmad Dani (Hanura) dan disertai oleh Hj. Mimi Betty Wilingsih (Ketua Komisi II/Golkar), Hasan (Wakil Ketua Komisi II,PPP), Petrus M. Sitohang (Anggota Komisi II/PDIP), M. Syahrial (Anggota Komisi II/PDIP), Reni (Anggota Komisi II/ Hanura), Hj. Rosiani (Anggota Komisi II/PPP), Maiyanti (Anggota Komisi II/Gerindra), Ashadi Selayar (Wakil Ketua Komisi I/Golkar) dan Hendy Amerta (Anggota Komisi I/PKS).
Kondisi pelabuhan SBP Tanjungpinang sebelum renovasi.


Acara ekspos tersebut dibuka oleh Direktur SDM dan Umum PT Pelindo I Medan  M. Hamied Wijaya dan dihadiri oleh GM Pelindo Cabang Tanjungpinang Wayan Wirawan dan beberapa staf Pelindo I Medan berlangsung di Kantor Pusat Pelindo I Jl. Krakatau Ujung No. 100 Medan.

Dalam kesempatan tersebut Hamied Wijaya mewakili Direksi Pelindo I memaparkan rencana pengembangan bisnis perusahaan dan pelebuhan-pelabuhan yang dikelola Pelindo I di wilayah kerjanya yang meliputi provinsi-provinsi NAD, Sumatera Utara, Riau dan Kepulauan Riau. Sedangkan Wayan Wirawan memaparkan secara khusus rencana pengembangan pelabuhan-pelabuhan yang berada di wilayah kerjanya yakni kota Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan. Pada kesempatan tersebut Wayan juga menjelaskan berbagai persoalan yang dihadapinya dalam meningkatkan mutu pelayanan di pelabuhan-pelabuhan yang dikelola Pelindo I di Tanjungpinang maupun di Bintan seperti layanan penumpang dan masalah parkir di pelabuhan penumpang maupun dwelling time di pelabuhan barang. Wayan meminta masukan dan dukungan Pemko dan DPRD Tanjungpinang untuk mengatasi masalah-masalah tersebut karena bersentuhan langsung dengan warga yang mencari nafkah di pelabuhan yang jumlahnya cukup banyak.

Pekerjaan renovasi sedang berjalan saat ini April 2017.
Setelah ekspos dari direksi Pelindo I rombongan DPRD dan Pemko Tanjungpinang menyampaikan beberapa pertanyaan dan masukan kepada direksi Pelindo untuk ditindaklanjuti. Dalam kesempatan itu Pimpinan dan anggota DPRD Kota Tanjungpinang secara bulat menyampaikan dukungannya bagi rencana pengembangan yang dilakukan Pelindo I di kota Tanjungpinang termasuk di Pelabuhan Sri Bintan Pura maupun Pelabuhan Barang Sri Payung Bt. 6.

GM Pelindo I Cabang Tanjungpinang Wayan Wirawan (berdiri) sedang menyampaikan presentasinya.
Anggota Komisi II dari Fraksi PDI Perjuangan Petrus M. Sitohang dalam kesempatan tersebut meyampaikan usulannya agar Pelindo I bersama Pemko Tanjungpinang melakukan pengkajian peraturan dan koordinasi dengan pemerintah provinsi Kepulauan Riau dan Kementerian Perhubungan dan melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan bagian dari biaya labuh jangkar kapal-kapal di perairan kota Tanjungpinang. Menurutnya, sesuai UU No. 17 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  pengelolaan laut sampai maksimal 12 mil laut dari garis pantai berada di pemerintah provinsi. Sedangkan wilayah Kabupaten atau Kota adalah 4 mil laut dari garis pantai. Selama ini biaya labuh jangkar di perairan milik Kepulauan Riau dan Kota Tanjungpinang ditagih oleh pihak lain dan Kota Tanjungpinang selaku pemilik wilayah tidak mendapatkan apa-apa. Menurut Sitohang sebagai pemilik wilayah pelabuhan dan perairan tempat kapal-kapal berlabuh seharusnya kota Tanjungpinang dan kabupaten kota lain yang memiliki wilayah pelabuhan berhak atas biaya jasa labuh jangkar yang selama ini hanya masuk ke pemerintah pusat. Pendapatan atas jasa labuh jangkar ini seharusnya menjadi pendapatan asli daerah pemilik wilayah perairan.


Acara ini merupakan tindak lanjut dari beberapa kegiatan rapat dengar pendapat yang dilakukan DPRD Kota Tanjungpinang dengan PT Pelindo Cabang Tanjungpinang di Tanjungpinang sehubungan dengan penandatangan MOU antara Pemerintah Kota Tanjungpinang dana PT Pelindo dalam pengelolaan pelabuhan-pelabuhan yang dikelola PT Pelindo I di kota Tanjungpinang awal tahun ini dan rencana Perjanjian Kerja Sama antara PT Pelindo dengan PT Tanjungpinang Makmur Bersama dalam pengelolaan pelabuhan Sri Bintan Pura.  

No comments: