Saturday, September 9, 2017

DPRD Kota Tanjungpinang Sahkan Perda PP APBD 2016


Petrus Sitohang saat membacakan laporan akhir Pansus
DPRD Kota Tanjungpinang mensahkan Peraturan Daerah (Perda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tanjungpinang 2016 dalam Rapat Paripurna Terbuka DPRD Kota Tanjungpinang di Senggarang Tanjungpinang, Jumat, 5 Agustus 2017.

Rapat paripurna pensahan Perda tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Tanjungpinang Suparno (FPDIP) dan Wakil Ketua I Ade Angga (Fraksi Golkar), Wakil Walikota Tanjungpinang Syahrul, S.Pd dan para pimpinan dan anggota dari 7 fraksi yang ada di DPRD Kota Tanjungpinang, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Tanjungpinang.


Dari kiri: H. Syahrul, Suparno dan Ade Angga
Sebelum disahkan menjadi Perda, Rapat Paripurna terlebih dulu mendengar laporan akhir Panitia Khusus DPRD Kota Tanjungpinang untuk Pembahasan Ranperda PP APBD 2016 yang dibacakan oleh Ketua Pansus Petrus M. Sitohang (FPDIP). Dalam dokumen laporan akhir Pansus dibacakan catatan dan rekomendasi Pansus serta pendapat akhir fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah tersebut.

Sebelumnya DPRD Kota Tanjungpinang membentuk Panitia Khusus (ad hoc) untuk membahas Ranperda PP APBD 2016 yang terdiri dari wakil-wakil fraksi yang membentuk DPRD kota Tanjungpinang berjumlah 9 orang yaitu:
Dari kiri: Sekda Riono, Sirait, H. Syaiful dan Sitohang
1. Petrus M. Sitohang/ FPDIP (Ketua)
2. H. Syaiful Bahri/ FAmanat Pembangunan (Wakil Ketua)
3. Maskur Tilawahyu/ FDemokrat Plus (Sekretaris)
4. Agus Djurianto/ FPDIP (Anggota)
5. Hj. Mimi Betty W/ FGolkar (Anggota)
6. Fengky Fesinto/ FHanura (Anggota)
7. Hot Asi Silitonga/ Gerindra (Anggota)
8. Muhammad Arief/ FPKS (Anggota)
9. Benni/ FDemokrat Plus (Anggota)


Pembahasan ranperda tersebut dilakukan bersama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Tanjungpinang yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang.

Dari kiri: Kepala Bappeda Suryadi, Kepala BPKAD Darmanto
Pembahasan dilakukan secara intensif oleh anggota Pansus sejak dibentuk 30 Juni 2017 dan kadang berlangsung hingga menjelang malam hari. Pembahasan ini dilakukan dengan tujuan:
1. Memeriksa validitas dokumen Rancangan Perda;
2. Mendapatkan informasi mengenai pencapaian pelaksanaan anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Tanjungpinang tahun 2016;
3. Output dan Outcome dari program-program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD selama tahun anggaran 2016;
4. Persoalan dan permasalahan yang timbul dan dihadapi OPD Pemko Tanjungpinang selama tahun anggaran 2016.

Menyambut kedatangan H. Syahrul
Dengan informasi-informasi tersebut Pansus menyusun laporan pembahasan kepada pimpinan sebagai pertimbangan dan dasar bagi pengambilan keputusan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah PP APBD tersebut.

Catatan Dan Rekomendasi Pansus

Dalam laporan akhir Pansus yang dibacakan Petrus  Sitohang, DPRD menyoroti Dinas Pendidikan di mana Sekolah Dasar (SD) tidak merata perkembanganya. Ia mencontohkan, di Kecamatan Tanjungpinang Barat sudah menurun jumlah murid barunya sedangkan Tanjungpinang Timur jumlah SD belum proporsional dengan jumlah anak usia sekolah.

Dari kiri: Hot Asi Silitonga, Sitohang dan M. Arief
“Masalah kekurangan sekolah di Tanjungpinang Timur ini juga terjadi di tingkat SMP. Di mana saat ini masih terjadi kekurangan guru sebanyak 160 orang dan perlu penambahan guru honor atau kontrak melalui BKD dan Dinas Pendidikan,” ucap Petrus.

Selain itu, Petrus juga menyoroti perlunya peningkatan kompetensi Guru atau tenaga pengajar. Dinas Pendidikan juga harus melakukan pemerataan guru yang berkualitas dengan melakukan penyebaran secara merata di semua sekolah sehingga tidak ada image sekolah tertentu jadi favorit dan yang lain cadangan.

Dari kiri: Rika Adrian, Hot Asi Silitonga dan Agus Djurianto
“Oleh karena itu, Pemerintah Kota Tanjungpinang harus lebih meningkatakan pendidikan melalui peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru, penyediaan sarana prasarana (gedung, bangku meja murid, alat bantu pengajaran, perpustakaan, peralatan laboratorium) dan penambahan sekolah di wilayah Tanjungpinang Timur,” ujarnya.

Selain Dinas Pendidikan, Pansus juga menyoroti Dinas-Dinas lainnya seperti Dinas Pariwisata, Dinas Sosial, Bappeda dan Dinas lainnya. Pansus juga berharap semua catatan dan rekomendasi yang diberikan dapat diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang.

PM Sitohang (kiri) dan Fengky Fesinto.
Dalam pendapat akhirnya seluruh fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kota Tanjungpinang setuju menerima Rancangan Peraturan Daerah tersebut untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Tanjungpinang Tahun Anggaran 2016.

Tanggapan Pemerintah Kota Tanjungpinang Terhadap Laporan Akhir Pansus

Menanggapi Laporan Akhir Pansus tersebut Wakil Walikota Tanjungpinang Syahrul yang mewakili Walikota Tanjungpinang yang berhalangan hadir karena harus menghadiri kegiatan pemerintah pusat di hari yang sama di luar daerah mengatakan bahwa hasil rekomendasi Pansus tersebut mencerminkan perhatian yang tinggi terhadap kinerja Pemko Tanjungpinang baik yang terkait dengan keberhasilan maupun kekurangan selama menjalankan amanat pelaksanaan APBD Tahun 2016.

PM Sitohang menutup rapat pembahasan
“Tadi telah sama-sama kita cermati, dari laporan akhir Pansus bahwa ada catatan dan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Ini mencerminkan perhatian yang tinggi terhadap kinerja Pemko,” kata Syahrul.

Photo: Gilang Priadi (Humas & Protokol Sekretariat DPRD Tanjungpinang)

No comments: