Friday, January 19, 2018

Pemerintah Akan Redistribusi Tanah Terlantar Kepada Masyarakat


Pemerintahan Jokowi JK akan membagikan tanah terlantar kepada masyarakat yang membutuhkan lahan. Hal tersebut disampaikan Direktur jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional H.S. Mohammad Ikhsan saat menerima kunjungan konsultasi anggota DPRD Kota Tanjungpinang hari Jumat 19 Januari 2018. Dalam kesempatan tersebut Ikhsan didampingi oleh para direktur dan sekretaris di lingkungan Direktorat Jenderal Penataan Agraria yang dipimpinnya. 

Rombongan DPRD Kota Tanjungpinang yang turut dalam kunjungan konsultasi tersebut terdiri dari:
1. Rika Adrian (Sekretaris Komisi I/ PAN)
2. Ilimar (Wakil Ketua Komisi I/ Gerindra)
3. Agus Djurianto (Komisi I/ PDI Perjuangan)
4. Fengky Fesinto (Komisi I/ Hanura)
5. Petrus M. Sitohang (Komisi II/ PDI Perjuangan)
6. Ashady Selayar (Wakil Ketua Komisi III/ Golkar)
7. Said Inderi (Komisi III/ Hanura) 
8. Hot Asi Silitonga (Komisi III/ Gerindra)
9. Syaiful Bahri (Komisi III/ PAN)

Dalam konsultasi tersebut Petrus Sitohang menyampaikan bahwa kunjungan ini dilakukan karena selama 3 tahun terakhir ini DPRD Kota Tanjungpinang menerima banyak sekali pengaduan masyarakat mengenai permasalahan pertanahan yang dialami.

Oleh karena selama 3 tahun ini permasalahan-permasalahn yang terajadi tidak kunjung tuntas maka DPRD Kota Tanjungpinang memutuskan untuk membawa masalah ini ke tingkat pusat yakni DPR RI dan Kementerian Agraria Tata Ruang agar dapat dicarikan jalan keluar yang sesuai dengan peraturan dan rasa keadilan masyarakat.

Dalam pertemuan tersebut Ikhsan menjelaskan bahwa Presiden Jokowi telah memeberikan target kepada Kementerian Agraria Tata Ruang untuk tahun 2018 akan membagikan 350.000 bidang tanah kepada masyarakat yang memerlukan. Untuk itu Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian Agraria Tata Ruang yang dipimpinnya sedang melakukan pendataan tanah terlantar di seluruh Indonesia. Oleh karena itu dia sangat menghargai kunjungan DPRD Kota Tanjungpinang yang tepat dengan waktu dimana instansi yang dipimpinnya sedang memerlukan informasi yang obyektif mengenai lahan-lahan terlantar yang ada di daerah-daerah untuk diteliti sebelum ditetapkan sebagai tanah terlantar.

Menanggapi sambutan baik dari Dirjen Penataan Agraria tersebut para anggota PDRD Kota Tanjungpinang menyampaikan berbagai permasalahan pertanahan yang dihadapi warga Tanjungpinang serta memberikan dokumen-dokumen terkait permasalahan tanah yang terjadi di tanjungpinang serta lahan-lahan yang mengalamai konflik antara warga dengan pengusaha yang menguasai lahan yang sangat luas namun tidak melakukan apa-apa di atas lahan tersebut sesuai peruntukan yang tertera dalam sertifikat HGB.

No comments:

Petrus M. Sitohang , Pariwisata Dan Kelautan Bisa Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi

KEPRIONLINE.CO.ID,TANJUNGPINANG,- Provinsi Kepulauan Riau dikenal kaya akan sumber daya alam. Letaknya yang juga sangat strategis memun...