Tuesday, February 13, 2018

DPRD Tanjungpinang Konsultasi Perda Tentang Zakat Dengan BAZNAS


Dari kiri ke kanan: Kepala Bagian Hukum Pemko Tanjungpinang Winarsih, Wakil Ketua Komisi II DPRD Tanjungpinang Hasan, Anggota Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang Petrus M. Sitohang, Kepala BAZDA Kota Tanjungpinang Muqtafin, Kepala Biro Hukum, Humas dan Kelembagaan BAZNAZ Ahmad Hambali, Mantan Ketua Pansus Ranperda Zakat DPRD Kota Tanjungpinang Ismiyati, Anggota Komisi II DPRD Kota Tanjungpinang M. Syahrial dan tenaga ahli Pansus DPRD Kota Tanjungpinang Suraji.
DPRD Kota Tanjungpinang mengadakan konsultasi mengenai rencana pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungpinang Tentang Zakat yang telah disahkan oleh DPRD bersama Pemerintah Kota Tanjungpinang akhir tahun 2017 yang lalu. Konsultasi dilakukan dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Jakarta pada hari Jumat 9 Februari 2018. 

Adapun anggota DPRD Kota Tanjungpinang yang turut dalam konsultasi tersebut adalah:
1. Hasan (Wakil Ketua Komisi II/ PPP);
2. M. Syahrial (Anggota Komisi II/ PDI Perjuangan);
3. Petrus M. Sitohang (Anggota Komisi II/ PDI Perjuangan);
4. Ismiyati (Mantan Ketua Pansus Ranperda Zakat/ PKS).


Turut serta dalam kunjungan konsultasi tersebut Kepala Bagian Hukum Pemko Tanjungpinang Winarsih, Kepala Badan Amil Zakat Kota Tanjungpinang Muqtafih dan tenaga ahli Ranperda Kota Tanjungpinang Tentang Zakat Suraji. 

Adapun pejabat BAZNAS yang menerima rombongan DPRD Kota Tanjungpinang adalah Kepala Biro Hukum, Humas dan Kelembagaan BAZNAZ Ahmad Hambali. Ddalam kesempatan tersebut Ahmad Hambali menjelaskan tentang peraturan perundangan yang mengatur tentang zakat di Indonesia yang berlaku saat ini adalah:
1. Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Penjelasan UU no.23 tahun 2011;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 14 Tahun 2014;
3. Instruksi Presiden RI Nomor 3 Tahun 2014;
4. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2014;
5. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2014;
6. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 01 Tahun 2016; dan
7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 02 Tahun 2016.


Dalam kesempatan tersebut Ahmad Hambali juga menjelaskan bahwa meskipun secara syariat zakat sifatnya wajib bagi umat Islam namun Undang Undang sebagai hukum positif di Indonesia memberikan hak kepada umat Islam yang menolak untuk dipungut zakatnya dari penghasilan yang diterimanya oleh badan amil zakat asalkan menyatakannya secara tertulis dengan alasan.




No comments:

Petrus M. Sitohang , Pariwisata Dan Kelautan Bisa Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi

KEPRIONLINE.CO.ID,TANJUNGPINANG,- Provinsi Kepulauan Riau dikenal kaya akan sumber daya alam. Letaknya yang juga sangat strategis memun...