Friday, March 23, 2018

Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang Menegaskan Agar Program Pengentasan Kemiskinan di Kota Tanjungpinang Tepat Sasaran

Petrus M. Sitohang Anggota Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang (PDI Perjuangan) tampak sedang menunjukkan Kartu Indonesia Sejahtera yang nantinya akan menjadi tanpa peserta penerima manfaat berbagai program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah. Di sebelah Sitohang adalah Rika Adrian, Sekretaris Komisi I (PAN) dan Simon Awantoko, anggota Komisi I (Golkar).
Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang melakukan serangkaian kunjungan kerja khusus untuk memastikan program-program pemerintah di bidang pengentasan kemiskinan di kota Tanjungpinang tepat sasaran. Hal ini dilakukan karena komisi I melihat masih banyak warga yang sebenarnya layak menerima bantuan tetapi belum masuk sebagai penerima manfaat program-program tersebut.

Sebelumnya pertama dilakukan oleh anggota Komisi I Petrus M. Sitohang bersama dua rekannya dari Komisi II yakni Hj Mimi Betty Wilingsih (Golkar) dan Peppy Candra (Demokrat) ke Bulog Kota Tanjungpinang. Dalam kunjungannya ke Bulog anggota DPRD Kota Tanjungpinang diterima langsung oleh Kepala Bulog Kota Tanjungpinang Jaka.

Selanjutnya dalam kesempatan menghadiri kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang, Petrus M. Sitohang juga sempat bertemu dengan Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Riono yang merupakan Ketua Tim Koordinasi Program Pengentasan Kemiskinan Daerah Kota Tanjungpinang dan Kepala Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Agustiawarman. Dalam kesempatan tersebut Sitohang juga mendiskusikan dengan kedua pejabat tinggi di Pemko Tanjungpinang tersebut mengenai program-program pengentasan kemiskinan di Tanjungpinang yang sedang berjalan saat ini. 

Anggota Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang Petrus M. Sitohang (kanan) bersama Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang yang menjabat sebagai Ketua Tim Koordinas Program Pengentasan Kemiskinan Kota Tanjungpinang Riono (tengah) dan Kepala Dinas Sosial Agustiawarman pada saat acara Musrenbang Kota Tanjungpinang tanggal 12 Maret 2018.  
Kunjungan selanjutnya dilakukan oleh Komisi I ke Kementerian Sosial RI di Jakarta pada hari Kamis 15 Maret 2018. Dalam kunjungan ini turut serta beberapa anggota komisi I yaitu:
1. H. Ilimar, Wakil Ketua Komisi I (Gerindra)
2. Rika Adrian, Sekretaris Komisi I (PAN)
3. Agus Djurianto, Anggota (PDI Perjuangan)
4. Petrus M. Sitohang, Anggota (PDI Perjuangan)
5. Fengky Fesinto, Anggota (Hanura), dan
6. Simon Awantoko, Anggota (Golkar) 
 

Kunjungan lainnya yang dilakukan Komisi I adalah ke Dinas Sosial Kota Tanjungpinang pada hari Jumat, 23 Maret 2018. Dalam kunjungan ini Anggota Komisi I yang turut serta adalah:
1. Maskur Tilawahyu, Ketua (Demokrat);
2. H. Ilimar, Wakil Ketua (Geirndra);
3. Rika Adrian, Sekretaris (PAN);
4. Agus Djurianto, Anggota (PDI Perjuangan); dan
5. Petrus M. Sitohang, Anggota (PDI Perjuangan).


 
Dalam kunjungan ini Komisi I diterima oleh Kepala Dinas Sosial Agustiawarman yang didampingi oleh Kepala Bidang Fakir Miskin Antoni dan Kepala Bidang Program Keluarga Harapan Firdaus.

Dari pertemuan dengan Kepala Dinas Sosial tersebut diperoleh informasi bahwa jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra) adalah sebanyak 8.450 KK. Jumlah ini sudah termasuk 5.611 KK penerima manfaat program pengentasan kemiskinan lainnya yakni Program Keluarga Harapan. 

Menurut Petrus Sitohang kepada media yang menyertai kunjungan tersebut terkait dengan program Bantuan Pangan Nontunai (BNPT) yang seharusnya menjadi pengganti program Bansos Rastra hingga saat belum dapat berjalan sebagaimana direncanakan karena masih banyak daerah yang belum siap dalam pelaksanannya.

“Program BPNT ini belum maksimal pelaksanaannya karena terkendala dengan e-warung yang belum tersedia di setiap kelurahan. Karena itu, kebijakan yang diambil hingga bulan Maret ini yaitu memberikan Bansos Rastra 10 Kg/KK tiap bulan,” tambahnya.

Sementara itu untuk Program Keluarga Harapan diberikan uang tunai kepada 5.611 KK dengan kategori Rumah Tangga Keluarga Sangat Miskin (RTSM).

“Uang tunai yang diberikan adalah sebesar Rp. 1.890.000/tahun/KK. Tetapi @rp. 500.000 dan tahap terakhir sisanya sebanyak Rp. 390.000,” jelas Sitohang.
 
Dalam setiap kesempatan Petrus Sitohang dan rekan-rekannya Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang menekankan agar data penerima diverifikasi dan validasi dengan objektif sesuai ketentuan yang berlaku yakni setahun dua kali yakni bulan Mei dan November.

"Kita masih sering menerima laporan banyak warga miskin yang seharusnya menjadi penerima manfaat dan menjadi peserta program ini justru tidak terdaftar. Oleh karena itu kita meminta agar Dinas Sosial melakukan verifikasi dan validasi yang obyektif agar semua warga miskin di kota Tanjungpinang merimanya. Dan warga yang sudah meningkat kesejahteraannya digantikan oleh warga miskin yang saat ini belum menerima bantuan program ini," tambah Sitohang.
"Untuk itu kita akan terus memantau program ini agar bantuan ini diterima oleh warga masyarakat yang betul-betul membutuhkan dan berhak sesuai peraturan yang berlaku," kata Sitohang menegaskan.

No comments: