Sunday, June 3, 2018

SK DPRD Kota Tanjungpinang Atas LKPJ Walikota T.A. 2017 dan LKPJ AMJ Walikota 2013-2018


Senggarang,(2/5) Sekretariat DPRD Kota Tanjungpinang melaksanakan Rapat Paripurna Istimewa Dalam Rangka Penyampaian Surat Keputusan DPRD Kota Tanjungpinang Tentang Rekomendasi Terhadap LKPJ Walikota T.A. 2017 dan LKPJ Akhir Masa Jabatan Walikota Periode 2013-2018. Rapat paripurna dipimpin dan dibuka oleh Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Suparno, Wakil Ketua I, Ade Angga, S.IP,. MM, Wakil Ketua II DPRD Kota Tanjungpinang, Ahmad Dani, turut hadir Anggota DPRD Kota Tanjungpinang serta dihadiri Pj. Wakil Walikota Tanjungpinang, Drs. H. Raja Ariza, MM, Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Drs. Riono, M.Si dan jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Asisten, Staf Ahli, Camat dan Lurah di lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.


Surat Keputusan tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota Tanjungpinang Akhir Tahun Anggaran 2017 dibaca oleh Ketua Pansus DPRD Kota Tanjungpinang, Petrus M. Sitohang. Dalam laporan tersebut merekomendasikan beberapa hal. Pertama, melihat capaian indikator agregat Kota Tanjungpinang dalam LKPj TA 2017 halaman IV.1-1 dimana pertumbuhan PDRB/Laju Pertumbuhan Ekonomi tahun 2017 belum mencapai target RKPD tahun 2017 sebesar 69,78%. Untuk itu DPRD Kota Tanjungpinang merekomendasikan agar Pemerintah Kota Tanjungpinang dapat mengupayakan target yang telah ditetapkan.
 
Kedua, melihat capaian indikator agregat Kota Tanjungpinang dalam LKPj TA 2017 halaman IV.1-1 dimana laju inflasi Kota Tanjungpinang belum mencapai target 2% yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kedepan DPRD Kota Tanjungpinang meminta agar Tim Penanganan Inflasi Daerah (TPID) untuk bekerja lebih maksimal dalam mengendalikan inflasi di daerah Kota Tanjungpinang; Petrus M. Sitohang melanjutkan.

Ketiga, terhadap pengelolaan pembiayaan daerah, DPRD Kota Tanjungpinang merekomendasikan agar ke depan perencenaan penganggaran lebih baik lagi di tahun 2018, sehingga realisasi anggaran baik berupa capaian keuangan dan capaian fisik dapat tercapai dan tidak menimbulkan sisa lebih pembiayaan anggaran; keempat, DPRD memandang bahwa pariwisata sebagai sektor unggulan perekonomian Kota Tanjungpinang, oleh karena itu DPRD Kota Tanjungpinang merekomendasikan agar kedepan perlu upaya-upaya peningkatan yang konsisten dan terarah dari Pemerintah Daerah untuk mengembangkan destinasi wisata Kota Tanjungpinang serta memberikan insentif kepada pelaku-pelaku pariwisata yang ada di Kota Tanjungpinang.

”Khususnya masyarakat pelaku usaha pariwisata Kota Tanjungpinang,” tegas Petrus.

https://dprd-tanjungpinangkota.go.id/index.php/110-berita/687-dprd-kota-tanjungpinang-paripurna-istimewakan-lkpj-walikota-t-a-2017-dan-lkpj-amj-walikota-2013-2018


No comments: