Saturday, August 11, 2018

Disdik Diminta Jangan Tambah Rombel, Sekolah Swasta Minim Siswa

Keputusan Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang yang menambah jumlah rombongan belajar (rombel) di beberapa sekolah negeri berdampak pada minimnya siswa sekolah swasta.

MARTUNAS SITUMEANG, Tanjungpinang

SAAT Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2018/2019 pada Juni lalu, banyak sekolah swasta yang kekurangan siswa lantaran minimnya pendaftar.


Orangtua berlomba-lomba mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri baik yang kurang mampu maupun yang mampu. Sekolah gratis. Ketika daya tampung sekolah negeri tidak mencukupi, muncul kebijakan untuk menambah rombel dan jumlah siswa per kelas.

Anggota Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang, Petrus M Sitohang mengatakan, Disdik Kota Tanjungpinang harus mengubah kebijakan itu tahun depan.

Jika tidak, akan mengancam keberlangsungan sekolah swasta. Disdik harus tegas, jika sekolah negeri tidak mampu lagi menampung siswa, maka sampaikan ke masyarakat masih banyak sekolah swasta yang menerima anak-anak mereka.

Yang terjadi, Disdik malah melanggar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tentang PPDB yakni dengan membuat kebijakan menambah jumlah siswa per kelas.
Misalnya, untuk SD maksimal 28 orang dan untuk SMP maksimal 32 orang. Kenyataannya, banyak SMP negeri di Tanjungpinang yang menampung hingga 40 siswa per kelas.

Karena kejadian ini sudah terjadi beberapa tahun belakangan ini, akhirnya sudah ada sekolah swasta yang tutup di Tanjungpinang. Bahkan, masih ada beberapa sekolah yang hampir kolaps karena siswanya sangat minim.

Ia mencontohkan, SD GPIB dekat Gedung Kacapura, siswanya dari Kelas I-VI paling 30 orang lebih. ”Angka pastinya saya lupa. Tapi sekolah itu siswanya minim,” ujar Petrus via ponselnya, Senin (6/8).

Bahkan, salah satu SMA swasta yang namanya cukup tenar di Tanjungpinang dikabarkan tidak ada siswa baru yang mendaftar.

Ia mengatakan, pemerintah harus memperhatikan nasib sekolah-sekolah swasta di kota ini. Jangan sampai karena ulah pemerintah, makin banyak sekolah swasta yang tutup.

Politisi PDIP ini menegaskan, dirinya sudah membahas hal ini bersama Komisi I DPRD Kota Tanjungpinang. Setelah Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang terpilih dilantik September nanti, inilah salah satu agenda prioritas yang akan mereka bahas.

Mereka akan mengundang Disdik Kota Tanjungpinang, pihak yayasan, kepala sekolah SD-SMP swasta dan wali kota-wakil wali kota untuk membahas nasib sekolah-sekolah swasta tersebut.
Saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) itulah nanti, pihak sekolah swasta akan membeberkan berapa jumlah siswanya, jumlah ruangan kelas dan seperti apa nasib sekolah mereka ke depan.

”Dengan mendengar pendapat langsung dari pihak sekolah swasta, kita harap tahun depan ada kebijakan yang lebih tegas untuk tidak menambah rombel dan jumlah siswa per kelas,” tegasnya lagi.

Sebenarnya, keluhan sekolah swasta ini sudah pernah ia dengar. Dan Petrus yakin, Disdik Tanjungpinang pun sudah tahu tentang ini. Makanya Petrus heran, kenapa kebijakan itu masih dibuat.

Menurutnya, ada beberapa kebijakan yang bisa dilakukan Disdik agar swasta tetap hidup dan memiliki banyak siswa yakni, saat PPDB tahun depan terapkan sistem online.

Dengan sistem online, orangtua siswa tidak perlu datang ke sekolah mendaftar. Sehingga tidak ada interaksi pihak sekolah dengan orangtua siswa.

Dan pihak sekolah tidak perlu kesulitan menghadapi orangtua siswa yang memaksakan anaknya harus masuk di sekolah itu. Dengan sendirinya, masyarakat yang anaknya tidak tertampung di sekolah negeri, akan mendaftar ke swasta.

Kemudian, pemerataan kualitas mutu pendidikan sekolah-sekolah harus dilakukan. Jangan hanya sekolah bagus saja yang dibantu.

Disdik juga harus melakukan evaluasi semua kepala sekolah. Apabila tidak mampu meningkatkan sekolah yang dipimpinnya, maka segera ganti. Banyak guru yang mampu memimpin dan punya komitmen memajukan sekolah.

Kepada masyarakat, ia juga meminta agar sama-sama memahami bahwa ilmu pengetahuan itu mahal. Jangan terfokus dengan sekolah gratis. Warga yang mampu hendaknya memberi kesempatan kepada warga kurang mampu agar anak mereka bisa masuk di sekolah negeri.

Sedangkan orangtua siswa yang mampu, hendaknya mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta. Apalagi di Tanjungpinang, banyak sekolah swasta yang kualitasnya bagus. Bahkan lebih bagus dari sekolah negeri.

Disdik juga harus paham, semakin banyak menerima siswa, maka APBD makin banyak tergerus untuk menutupi kebutuhan itu. Sementara nilai APBD Tanjungpinang sangat terbatas.

”Kalau makin banyak terima siswa, tentu dibutuhkan tambahan lokal, guru pengajar, biaya operasional. Apa mungkin untuk itu-itu saja APBD kita? Meski 20 persen APBD wajib untuk pendidikan, tapi masih perlu upgrade guru, menambah fasilitas sekolah,” katanya mencontohkan.

Kondisi sekarang, kata Petrus, Pemko malah kesulitan memberesi sekolah-sekolah yang rusak, kurang kursi, kurang meja, perlengkapan lab dan kurang guru. Itu karena kemampuan APBD terbatas.

Karena itu, jika ingin menjadikan Tanjungpinang sebagai Kota Pendidikan sesuai Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), masalah pendidikan ini harus dibahas bersama-sama hingga tuntas.

Kesulitan-kesulitan swasta harus ada solusinya. Makin maju swasta, maka beban pemerintah makin kecil. Sehingga bisa fokus membenahi kebutuhan sekolah dan upgrade guru.

”Kalau di satu kota tidak ada persaingan sekolah swasta dan negeri, maka sulit memajukan pendidikan di daerah itu. Percayalah. Kita tak menginginkan itu. Kita tak ada sumber daya alam, kita harus menciptakan generasi yang handal SDM (Sumber Daya Manusia)-nya,” tegasnya.***

(Dimuat dalam harian Tanjungpinang Pos edisi 7 Agustus 2018)

No comments:

Petrus M. Sitohang , Pariwisata Dan Kelautan Bisa Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi

KEPRIONLINE.CO.ID,TANJUNGPINANG,- Provinsi Kepulauan Riau dikenal kaya akan sumber daya alam. Letaknya yang juga sangat strategis memun...