Tuesday, September 18, 2018

Pendapatan Naik Rp. 81,97 M

Petrus Sitohang dan Ade Angga membahas APBDP di kantor Bappeda Tanjungpinang akhir pekan lalu. F-ISTIMEWA

Penulis Redaksi Tanjungpinang Pos - 18 September 2018

Rancangan APBDP Rp915,24 Miliar

Pemko dan DPRD Kota Tanjungpinang telah menyepakati dan menandatangani nota KUA-PPAS APBD Perubahan 2018 sebesar Rp915,24 miliar di Gedung DPRD Tanjungpinang di Senggarang, Senin (17/9).

TANJUNGPINANG – Jumlah ini naik dibandingkan APBD murni 2018 sebesar Rp833,27 miliar. Belanja daerah naik sekitar Rp81,97 miliar. Naiknya rancangan APBDP karena adanya tambahan pendapatan.

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Tanjungpinang Petrus M Sitohang mengatakan, jika beberapa daerah di Kepri mengalami defisit di APBDP, maka Pemko Tanjungpinang justru mengalami kenaikan.

Pendapatan di APBDP 2018 nanti diperkirakan Rp891,52 miliar. Sedangkan pendapatan di APBD murni 2018 sekitar Rp 817,22 miliar. Ada kenaikan pendapatan sekitar Rp74,3 miliar. Jumlah ini belum pendapatan dari komponen pembiayaan daerah seperti Silpa.

”Naiknya pendapatan nanti karena ada tambahan dari dana perimbangan baik itu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sekitar Rp51,64 miliar,” jelas Petrus, kemarin.

Di APBD murni 2018, dana perimbangan (DAU, DAK, DBH) sekitar Rp611,6 miliar. Di APBD P nanti diperkirakan sekitar Rp663,24 miliar. Ada kenaikan sekitar Rp51,64 miliar.

Berdasarkan penjelasan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) Pemko Tanjungpinang, dana perimbangan ini bertambah karena pemerintah pusat membayar dana tunda salur tahun-tahun sebelumnya.

”TAPD mengatakan, penambahan dana perimbangan sekitar Rp64 miliar dan sudah ditetapkan dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan). Tapi, berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, dana itu nanti tidak seluruhnya ditransfer ke kas daerah. Karena itu, dari Rp64 miliar tersebut, yang dimasukkan di APBDP sekitar Rp51,64 miliar saja,” jelasnya lagi.

Masih dari segi penambahan pendapatan, kata politisi PDIP tersebut, ada juga peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sebelumnya Rp146,23 miliar menjadi Rp158,24 miliar. Kenaikannya sekitar Rp12,01 miliar.

Kemudian, kenaikan pendapatan daerah lain-lain yang sah Rp10,64 miliar dari sebelumnya Rp59,38 miliar menjadi Rp70,03 miliar.

Dari sisi belanja daerah, kata dia, mengalami kenaikan Rp81,97 miliar dari sebelumnya APBD murni Rp833,27 miliar menjadi Rp915,24 miliar. Belanja daerah ini terdiri dari belanja daerah langsung dan belanja daerah tidak langsung.

Belanja langsung seperti gaji pegawai, tunjangan, belanja hibah, bansos, belanja tak terduga, kegiatan rutin dan lainnya. Sedangkan belanja tak langsung seperti belanja modal atau pembangunan fisik.

Belanja tak langsung naik Rp34,5 miliar dari sebelumnya Rp382,3 miliar menjadi menjadi Rp416,81 miliar. Belanja langsung sebelumnya Rp450,96 miliar naik menjadi Rp498,43 miliar. Naiknya sekitar Rp47,46 miliar.

Adapun komponen ketiga dari RAPBDP 2019 yakni, pembiayaan daerah terdiri dari pengeluaran dan penerimaan yang mengalami kenaikan Rp9,66 miliar dari sebelumnya Rp16,05 miliar menjadi Rp25,71 miliar.

Ia mencontohkan apa itu pembiayaan daerah jenis pengeluaran. Misalnya, Pemko menempatkan modal di BUMD. Modalnya dari APBN. ”Itu belanja daerah. Uang itu tetap di sana,” jelasnya.

Kemudian, belanja daerah komponen penerimaan adalah Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya. Anggaran sisa ini bisa dipakai untuk belanja daerah. ”Kalau kita lihat angka belanja naik Rp81,97 miliar sementara penerimaan Rp74,3 miliar, maka sisanya ditutupi dari Silpa itu,” ungkapnya.

Kemarin merupakan penandatanganan nota KUA-PPAS. Rencananya, Rabu (19/9), Pemko akan menyerahkan draft Ranperda APBDP 2018 ke depan. Setelah itu, pembahasan akan dilakukan.

Apa beda KUA-PPAS dengan draft Ranperda, kata dia, di KUA-PPAS anggarannya masih sebatas garis besar. Belum ada RAK (Rencana Anggaran Kegiatan).

”Di draft Ranperda nanti, sudah ada RAK-nya. Apa jenis kegiatannya, berapa nominalnya. Kita sudah bisa lihat semuanya. Inilah yang akan kita bahas,” bebernya.

Petrus menegaskan, pengesahan APBDP 2018 harus tuntas akhir September ini. Jika tidak, Permendagri sudah dikeluarkan yang menyatakan, apabila APBDP tidak disahkan sampai akhir September, maka dianggap tidak ada APBD Perubahan.(MARTUNAS-ABAS)

No comments:

Petrus M. Sitohang , Pariwisata Dan Kelautan Bisa Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi

KEPRIONLINE.CO.ID,TANJUNGPINANG,- Provinsi Kepulauan Riau dikenal kaya akan sumber daya alam. Letaknya yang juga sangat strategis memun...